Selain itu, DKP juga telah melakukan berbagai upaya seperti underwater restocking, yakni penebaran benih ikan ke dalam rumah ikan yang ditenggelamkan ke dasar laut tiga bulan sebelumnya. Sehingga benih ikan bisa berkembang biak dan besar dalam rumah ikan yang telah dipenuhi lumut atau tritip dan plankton sebagai sumber makanan benih ikan. Serta program beach clean up dan kegiatan penebaran benih-benih ikan lokal di berbagai daerah.
“Blue economy atau ekonomi biru adalah konsep yang harus kita kembangkan saat ini maupun yang akan datang. Konsep blue economy di sektor laut adalah pemanfaatan laut untuk ekonomi masyarakat tapi tidak merusak lingkungan sehingga berkelanjutan atau sustainable,” katanya.
Lebih lanjut menurutnya, rencana tata ruang laut Provinsi Jatim sendiri yakni pencadangan/indikasi kawasan konservasi seluas 202.819 Ha, zona industri seluas 10.311 Ha, kawasan konservasi lainnya seluas 16.719 Ha, zona blue carbon seluas 10.059 Ha, zona pelabuhan laut seluas 43.924 Ha, zona perikanan budi daya seluas 308.979 Ha, zona perikanan tangkap seluas 4.521.736 Ha, dan zona pariwisata seluas 6.140 Ha
Sementara itu, Plt. Direktur Perencanaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ir. Suharyanto mengatakan, demi menjaga keberlanjutan mata pencaharian masyarakat bidang kelautan dan ketahanan pangan dari laut, serta pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya kelautan, maka sangat penting untuk menciptakan laut yang sehat, aman, tangguh dan produktif untuk kesejahteraan bangsa.
Untuk itu, ekonomi biru menempatkan perkembangan aspek keberlanjutan ekosistem laut sebagai prioritas dalam menumbuhkembangkan sektor-sektor ekonomi kelautan. Ekonomi biru juga menempatkan rencana tata ruang laut sebagai panglima berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang.
Dalam kesempatan ini, Gubernur Khofifah juga melakukan pencanangan penanaman titik terumbu karang (coral spot) pada Perairan Bangsring Banyuwangi yang diberi nama kolaboratif-inovatif-produktif (KIP).
Selain itu, juga dilakukan Deklarasi Laut Bersih 'Stop Buang Sampah Dan Limbah Laut' oleh 14 stakeholder antara lain, Kepala Kantor Kesyabandaraan Utama Tanjung Perak, Ketua Konsorsium Mitra Bahari Jatim, Ketua Asosiasi Pengusaha Pelayaran Rakyat Jawa Timur, forum masyarakat kelautan, maritim, dan perikanan, SKK Migas Jabanusa, Ketua Ikatan Pengusaha Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia, dan ketua himpunan ahli pengelola pesisir. (dev/ns)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
