Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan M Sudiono Fauzan sedang menandatangani nota kesepakatan.
PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Setelah melalui perbahasan yang cukup alot antara banggar dan tim anggaran, Pengesahaan KUA-PPAS 2023 dan KUPA-PPAS Perubahan 2022 yang sempat tertunda 3 kali akhirnya disahkan oleh DPRD dalam sidang paripurna yang dilaksanakan pada Rabu (24/08/2022).
Sebelum pengesahan dilakukan, pimpinan dewan melakukan rapat dengan bupati dan wakil bupati guna membahas isu krusial yang menjadi catatan di masing-masing komisi serta perhatian masyarakat.
Bupati Pasuruan HM Isryad Yusuf, SE MMA usai rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan pembahasan KUA-PPAS 2023 dan KUPA Perubahan 2022 menjelaskan bahwa molornya pengesahan itu sejatinya bukan karena persoalan tarik ulur program hibah. "Yang menjadi perhatian sejatinya soal perangkaan anggaran yang masih perlu disinkronisasikan," ujarnya.
BACA JUGA:
Irsyad menambahkan, perangkaan anggaran itu butuh waktu kecermatan guna menyempurnakan perencanaan yang sudah dibuat oleh eksekutif. Tentunya, hal tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran serta kebutuhan krusial masyarakat yang belum bisa dipenuhi secara maksimal.
“Perangkaan ini butuh waktu. Saya mengapresiasi masukan dari DPRD untuk menyempurnakan perencanaan yang sudah dibuat oleh eksekutif. Utamanya untuk mencukupi kebutuhan mayarakat yang krusial seperti urusan Jamkesmaskin,keluhan jalan rusak, bukan soal urusan tark ulur hibah,“ jelasnya.
Persoalan lain juga kurang harmonisnya kordinasi di pemerintah daerah sejak ditinggal ibadah haji oleh Bupati Pasuruan di mana untuk kebijakan strategis daerah yang mungkin tidak bisa ditangani dengan baik oleh Plt Sekda Kabupaten Pasuruan
“Molornya juga karena koordinasi di perintahan daerah sejak saya tinggal ibadah haji. Mungkin ada kebijakan-kebijakan strategis sekdanya tidak bisa diambil langkah,” sindir orang nomor 1 di Kabupaten Pasuruan ini.
Wakil Ketua DPRD Andri Wahyudi mengatakan, ada beberapa urusan krusial yang menjadi catatan dari masing-masing komisi selama pembahasan dengan mitra kerja sudah mendapat atensi dari pihak pemkab. Khususnya yang berkaitan dengan urusan kepentingan masyarakat seperti bidang kesehatan Jamkesmaskin ada tambahan anggaran Rp4,9 miliar, jalan rusak yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat.
“Anggaran yang sudah disiapkan Bina Marga di 2022 untuk perawatan jalan Rp11 miliar sudah habis. Sementara masih banyak jalan yang perlu penanganan. Juga lampu penerangan di kabupaten masih byar pet, bisa dilakukan penambahan dari Silpa serta PAD lainnya,“ jelas politisi PDIP ini. (bib/par/ari)
