KOTA BATU, BANGSAONLINE.com - Kasus dugaan korupsi penggelapan pajak di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Batu tahun 2020 terus bergulir. Tim Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Batu telah memeriksa 50 orang saksi terdiri dari unsur PNS, swasta, maupun wajib pajak, Kamis (14/4/2022) lalu.
Hal ini dibenarkan Kepala Seksi Intelijen Kejari Batu, Edi Sutomo.
BACA JUGA:
- Tabrak Pohon, Pemudik di Kota Batu Alami Kecelakaan hingga Istri Kritis
- Beberapa Langkah Disiapkan Pemkot Batu untuk Hadapi Wisatawan dan Arus Mudik Lebaran 1445 H
- Cegah Agar Atap Sekolah Tak Lagi Ambruk, DPRD Kota Batu Minta Dinas Pendidikan Rutin Turun Lapangan
- Polres Batu Siapkan Layanan Penitipan Kendaraan Bagi Warga yang Hendak Mudik Lebaran 2024
Diketahui, dugaan tindak pidana korupsi di BKD Kota Batu berupa penyimpangan pemungutan pajak daerah berupa bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan pajak bumi bangunan (PBB).
"Penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam pemungutan pajak daerah berupa BPHTB dan PBB di BKD Kota Batu tahun 2020 telah menunjukan kemajuan dalam penanganannya di seksi tindak pidana," kata Edi Sutomo.
Menurut Edi, Penyidik Seksi Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) Kejari Batu, 50 orang saksi yang telah diperiksa itu terdiri dari unsur PNS, swasta, maupun wajib pajak.
"Sedangkan di bulan April 2022 ini, penyidik seksi tipidsus telah memeriksa tiga orang saksi dari unsur wajib pajak," ungkapnya.
Pemeriksaan saksi-saksi, kata dia, dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan kasus.
"Pemeriksaan saksi-saksi tersebut dilaksanakan dengan mengikuti secara ketat protokol kesehatan antara lain dengan menerapkan 3M," ujarnya.
Di sisi lain, Tim Penyidik Bidang Pidana Khusus Kejari Batu juga telah melakukan koordinasi dan ekspose dengan pihak BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) Provinsi Jawa Timur untuk menentukan besaran kerugian negara atas dugaan perkara dimaksud. (adi/ari)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News