GRESIK, BANGSAONLINE.com - Banyak hal menarik dari hasil Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023, yang digelar Bappeda Gresik di Ruang Mandala Bhakti Praja lantai IV, Kantor Bupati Gresik, Selasa (11/1/2022), kemarin.
Sedikitnya, ada 3 topik penting yang dibahas dan dijadikan program prioritas untuk dituntaskan pada era Pemerintahan Gresik Baru di bawah kepemimpinan Bupati Fandi Akhmad Yani dan Wabup Aminatun Habibah.
BACA JUGA:
- Bupati dan Pimpinan DPRD Gresik Apresiasi Tumpeng Nasi Krawu Raksasa Inisiasi KWG
- Geliatkan Sektor Wisata, Begini Saran Pimpinan DPRD Gresik dan Caleg Terpilih DPR RI
- Hadiri Halal Bihalal AKD, Bupati Gresik Minta Kades Netral di Pilkada 2024
- Pura-Pura Dirampok, Perempuan Cantik dari PPS Gresik Ditangkap
Ketiganya adalah, penanganan kemiskinan, penanganan banjir Kali Lamong, dan infrastruktur jalan.
Untuk angka kemiskinan di Kabupaten Gresik, masih tinggi. Bahkan cenderung meningkat pada tahun 2021. Yakni menjadi 12,42 persen dari sebelumnya 12,40 persen, dari jumlah penduduk sekitar 1.283.961 jiwa.
"Angka kemiskinan tersebut tercatat lebih tinggi dari Provinsi Jawa Timur," ucap Wabup Aminatun Habibah saat memberikan penjelasan tentang angka kemiskinan di Gresik dalam FKP Ranwal RKPD tahun 2023, yang diikuti oleh berbagai komponen masyarakat baik secara online maupun offline.
Menurut wabup, angka kemiskinan tercatat paling tinggi berada di wilayah Kecamatan Bungah, disusul Kecamatan Dukun.
"Sebetulnya sebagai wakil bupati asal Kecamatan Bungah saya jadi malu melihat angka kemiskinan di wilayah Bungah tinggi," ungkapnya.
Ia lantas membeberkan variabel-variabel yang menjadikan angka kemiskinan di wilayah Bungah dan Dukun lebih tinggi dibanding kecamatan lain.
Di antaranya, banyaknya masyarakat yang tercatat mengajukan bantuan kepada pemerintah. Misal melalui program keluarga harapan (PKH), bantuan pangan nontunai (BPNT), kartu Indonesia sehat (KIS), kartu Indonesia pintar (KIP) dan lainnya.