Enam Bulan Belum Terbayar, Klaim BPJS Kesehatan di RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Capai Rp 36 Miliar
Editor: Revol Afkar
Wartawan: Akina Nur Alana
Senin, 04 November 2019 16:23 WIB
Ramiadji mengaku, dampak keterlambatan pencairan BPJS ini pihak RSUD harus memutar otak untuk biaya operasional. Sebab, RSUD Mardi Waluyo yang sudah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), juga harus menggaji karyawan yang bukan pegawai negeri sipil (PNS).
Ada sekitar 200 pegawai bukan PNS di RSUD Mardi Waluyo yang harus digaji setiap bulannya.
Meski begitu, Ramiadji meyakinkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, tetap berjalan maksimal. Rumah sakit sudah berkomitmen untuk tetap memprioritaskan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.
"Tidak hanya di RSUD Mardi Waluyo saja, sejumlah rumah sakit yang menjadi mitra BPJS Kesehatan juga mengalami hal sama. Klaim BPJS Kesehatannya belum semua terbayar," imbuhnya.
Dikonfirmasi terkait hal ini, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kediri, Yessi Kumalasari mengatakan untuk tagihan dari RSUD Mardi Waluyo yang sudah masuk dan ada berita acaranya baru bulan Mei dan Juni. Total tagihan yang harus dibayarkan BPJS Kesehatan ke RSUD Mardi Waluyo untuk klaim Mei dan Juni sekitar Rp 14,4 miliar. Sedangkan, untuk klaim mulai Juli-Oktober 2019, kata Yessi, masih berada di internal rumah sakit. Dia memperkirakan rumah sakit masih melengkapi persyaratan administrasi untuk mengajukan klaim ke BPJS Kesehatan.
Yessi mengakui memang ada keterlambatan pembayaran tagihan dari sejumlah rumah sakit, termasuk di RSUD Mardi Waluyo. Menurutnya, BPJS Cabang Kediri juga menunggu dana dari BPJS pusat untuk membayar tagihan dari rumah sakit.
"Kami menunggu dropping anggaran dari pusat. Kalau sudah ada droping anggaran langsung kami bayarkan ke rumah sakit yang menjadi mitra kami," pungkasnya. (ina/rev)