JEMBER (BangsaOnline) - Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Jember, Bukri, menilai jebloknya harga tembakau di tingkat petani, disebabkan ulah mafia tembakau. Mereka itulah yang dituding mempermainkan harga tembakau, sehingga petani mengalami kerugian besar.
Bukri menjelaskan, ini terjadi akibat tidak adanya pengawasan dan kemauan Pemkab Jember untuk membongkar adanya mafia ini. “Terbukti banyak pengusaha yang menanam tembakau dengan seenaknya, menabrak ketentuan yang telah tertuang di dalam perda nomor 7 tahun 2003, tanpa sekalipun ditindak Pemkab,” tutur Bukri.
BACA JUGA:
- Tolak RPP Kesehatan, Ratusan Petani Tembakau di Pamekasan Tanda Tangani Petisi
- Pemkab Situbondo Perbaiki Ruas Jalan Widoro Payung-Sumbermalang, Warga Senang
- Ketua P4TM Pamekasan, Sayangkan Penjualan Tembakau Masih Muda yang Rugikan Petani
- Bantah Harga Tembakau Turun, Sekretaris P4TM Sampang Sebut Hanya Permainan Pedagang
Bukri melihat, selama ini petani tidak pernah mengetahui berapa kebutuhan tembakau berikut harganya dari pengusaha eksportir. Pengusaha tembakau tidak pernah menjelaskan kepada petani, tentang kualitas tembakau yang dibutuhkan, serta kondisi pasar yang ada.
Akibatnya, petani dan pengusaha eksportir berlomba-lomba menanam tembakau dengan menyalahi ketentuan, hingga terjadi overproduksi.
“Pengusaha lebih mengutamakan tembakau yang ditanamnya sendiri, sedangkan tembakau petani terbeli dengan harga murah dengan alasan kualitas rendah,” lanjut bukri.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember Ayub Junaidi mengatakan, persoalan ini akibat tidak terjalinnya kemitraan antara petani dan pengusaha. Akibatnya, pengusaha membeli tembakau petani tanpa adanya standarisasi harga.
“Oleh sebab itu, ke depan, dalam revisi Perda nomor 7 tahun 2003, akan diatur kemitraan petani dengan pengusaha, sekaligus ditetapkan standarisasi harga tembakau, sehingga petani tidak mengalami kerugian,” tandas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
