Pengerjaan proyek Jalur Lintas Selatan yang terkendala lahan pengganti. Foto: zuli purwanto/BangsaOnline.com
TULUNGAGUNG (BangsaOnline) - Kurangnya lahan pengganti untuk proyek Jalur Lintas Selatan (JLS) dikeluhkan Pemkab Tulungagung, meski telah disediakan anggaran untuk pembebasan lahan.
Bupati Tulungagung Sahri Mulyo saat ditemui di Kantor Pemkab mengatakan, kesulitan dalam mencari lahan pengganti yang sesuai dengan kriteria dari Perhutani.
BACA JUGA:
- Pembangunan JLS Jatim Capai 56,73%, Khofifah Optimistis Kurangi Disparitas Wilayah Utara-Selatan
- Ketua DPRD Ingatkan Pemkab Blitar Tak Tergesa-gesa Soal Rencana Pengajuan Utang
- Gubernur Khofifah Offroad Jelajahi Jalan Lingkar Selatan Sepanjang Pantai Selatan Malang
- Rencana Pakai Dana IDB, Pemprov Jatim Dorong Selesaikan Infrastruktur Jalan Lintas Selatan
"Padahal 90 persen lahan untuk proyek JLS adalah milik Perhutani," keluh dia. "Harusnya regulasinya diubah, bukan kita yang mencari lahan pengganti, pemkab tinggal menyiapkan uang untuk pembebasan lahan. Lha pemerintah pusat yang melobi Perhutani. Kan Perhutani itu milik negara, kan mudah" tambah Bupati.
Selain itu, jika pemerintah tidak dibantu pusat, maka proyek JLS tidak akan selesai, karena pemerintah daerah kesulitan mencari lahan pengganti. "Kita susah cari lahan pengganti yang sesuai dengan kriteria Perhutani," ungkapnya.
Selama ini Pemkab Tulungagung mencarikan lahan pengganti untuk JLS, terletak di Bojonegoro. Sementara Pemkab Bojonegoro mengaku sudah tidak mempunyai lahan lagi untuk dibeli, sebagai pengganti lahan Perhutani yang kena proyek JLS.
"Jika tidak ada solusi, kemungkinan proyek JLS tidak akan rampung," keluh dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
