PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Audiensi Komisi III DPRD Pasuruan dengan aktivis LSM, Dinas PU Bina Marga, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Sumberdaya Air dan Tata Ruang untuk kedua kalinya, Senin (23/8) belum menghasilkan kejelasan.
Menurut Ismail Mekky, Ketua LSM Format yang juga koordinator gabungan LSM, dalam audensi itu baik pihak dewan maupun OPD tetap tidak mau mengungkapkan alasan belum digulirkannya program pembagunan fisik yang dibiayai oleh DAU.
BACA JUGA:
- Ratusan LC Datangi DPRD Pasuruan Minta Payung Hukum, Lujeng Pasang Badan Jika Ada Prostitusi
- Kepuasan Masyarakat pada RSUD Bangil Turun, ini Saran Ketua Komisi IV
- Minta Jaminan Kepastian Usaha, Pengusaha Tempat Hiburan di Pasuruan Audiensi dengan Dewan
- Lujeng Sudarto Desak APH Percepat Penyidikan Kasus Penimbunan BBM
"Apa yang disampaikan oleh Ketua Komisi III Syaifullah Damanhuri hanya lips sevice saja, pasalnya dalam audiensi sebelumnya, molornya program pembangunan di 3 OPD tersebut dikarenakan adanya defisit anggaran. Yang jadi tanda tanya besar kami, kalau memang komisi III tidak intervensi refocusing anggaran, kenapa tiga dinas tak kunjung menggulirkan program tersebut," jelasnya.
Untuk diketahui, defisit anggaran di Kabupaten Pasuruan pasca refocusing mencapai Rp200 miliar lebih. Untuk menutup defisit tersebut, maka usulan program legislatif maupun eksekutif yang berada di tiga dinas teknis memang harus dilakukan pengurangan.
"Tapi ini belum belum ada titik temu, masing masing mempertahankan egois yang ujungnya merugikan masyarakat," tambahnya.
Keterangan yang sama disampakan oleh M Ali dari LSM Mahally. Kata dia, Komisi III yang notabene adalah representasi dari masing-masing komisi seharusnya mengesampingkan kepentingan politik praktis. Sebab, alokasi anggaran pembangunan memang harus dipangkas untuk penanganan Covid-19.
"Ucapan ketua Komisi III Syaifullah Damanhuri yang mengatakan dewan tidak akan main-main proyek pokir akan kita pegang. Jika nanti ditemukan ada transaksional, lihat saja nanti," cetusnya.