Dari kiri: Diar Kusuma Putra, Riswanda (moderator), dan Haryo Bimo Bramantyo.
Perpres tersebut menjelaskan tentang 218 proyek strategis dengan nilai 492,4 triliun yang bakal dibangun di empat kawasan itu dengan berbagai skema pembiayaan. Dan ada 72 proyek dengan nilai Rp 136,1 triliun yang dikerjakan dengan skema KPBU yang kemudian dikerucutkan lagi oleh Pemprov Jatim menjadi 32 proyek KPBU yang dianggap prioritas setelah melalui kajian yang disesuaikan dengan kondisi pandemi.
Perwakilan dari Sekretariat Bersama KPBU Jatim, Haryo Bimo Bramantyo mengatakan bahwa skema KPBU adalah simbiosis mutualisme antara swasta dengan pemerintah. Karena keterbatasan pendanaan pemerintah untuk membangun sejumlah infrastruktur, terlebih di saat pandemi, pemerintah membuka kesempatan pihak swasta untuk ikut berpartisipasi melalui skema KPBU.
"Karena pemerintah dipacu untuk membangun infrastruktur tanpa membebani APBN. Ini jadi peluang bagi swasta karena biasanya sektor privat hanya bisa berinvestasi dalam proyek terbatas. Melalui skema ini maka swasta bisa berpartisipasi dari hulu hingga hilir," ujar Bimo.
Menurutnya, sebenarnya ada proyek dengan skema KPBU yang lebih dahulu berhasil dan sukses dibangun di Jatim adalah proyek spam Umbulan di Pasuruan dengan nilai investasi Rp 2,58 triliun. Proyek ini dianggap berhasil dan menjadi role model nasional untuk pembangunan proyek dengan skema KPBU.
"Semuanya merujuk ke Umbulan. Semua mengakui, Jatim pergerakan paling baik untuk KPBU dan itu patut kita apresiasi. Bahkan hari ini, kita coba memulai proyek lain agar KPBU bisa unggul lagi yang dimulai dari sektor privat atau bisnis sebab selama ini, proyek KPBU selalu diprakarsai pemerintah," ujarnya.
Dan dari 32 proyek KPBU yang masuk skala prioritas tersebut, menurutnya, semuanya sudah dalam progres. Sementara yang sudah dalam tahap keterlibatan investor diantaranya adalah Spam Regional Pantura dan Ngawi Planetarium Agro park.
"Untuk yang lain, sudah ada beberapa investor yang berminat dan tidak ada perlambatan. Kami melakukan identifikasi ulang yang disesuaikan dengan penanganan Covid-19 dan skala prioritas," pungkasnya. (nf/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
