Budaya Organisasi Badan Pengawas Pemilu dan Pandemi Covid-19

Statement yang dikeluarkan oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD yang menyuarakan bahwa selama protokol Kesehatan dilaksanakan secara ketat, maka penyebaran covid-19 akan dapat diminimalisir, merupakan sebuah supporting system terhadap keberhasilan pemilu yang diadakan oleh negara 2 .

Tetapi dalam sebuah rezim demokrasi, pasti terdapat tantangan dalam melaksanakan sebuah kebijakan. Tantangan tersebut berangkat dari kaum oposisi yang selalu menggunakan dalih virus covid-19 sebagai tameng. Kaum oposan dalam pemerintahan demokrasi memang berfungsi sebagai kontrol pemerintah.

Tetapi dalam upaya pelaksanaan kedaulatan negara melalui pemilu, jika kritik kaum oposisi keluar dari konteks kepemiluan maka akan menimbulkan hal yang kontra produktif. Untuk selanjutnya maka alangkah baik jika kita meninjau pelaksanaan kepemiluan di tengah pandemi menggunakan perspektif hukum melalui undang-undang yang berlaku sebagai legalisasi tindakan pemerintah terhadap pelaksanaan pilkada 2020.

Penegakan Hukum Pemilu (Pemilihan 2020) di Tengah Pandemi

Secara umum tidak ada perubahan regulasi pada pelaksanaan pilkada 2020, namun masuknya regulasi protokol kesehatan yang semula menjadi debatable menjadi salah satu aturan tata cara, mekanisme dan prosedur yang diatur di peraturan KPU dan peraturan Bawaslu (dalam penegakannya). Aturan tersebut menjadi wajib dan dipatuhi oleh, baik peserta, penyelenggara dan masyarakat pemilih.

Selain itu role model kepatuhan akan peraturan protokol kesehatan yang kemudian menjadi peraturan administrasi pemilihan wajib dilakukan oleh penyelenggara yaitu baik Bawaslu dan KPU 4 .

Bawaslu mentransformasikan diri mulai dari bentuk pengawasan, hingga bentuk penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses yang menjadi tanggung jawab Bawaslu yang diatur dalam ketentuan undang – undang kepala daerah. Terlepas dari beberapa daerah yang mengajukan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi tentu menjadi catata prestasi bagi penyenggara khususnya untuk Bawaslu, dengan waktu yang cukup singkat mentransformasikan diri dan mengaplikasikan regulasi dengan maksimal.