Ketua APSAI Pusat, Luhur Budijarso saat webinar media tentang APSAI dan Peran Penting Kesejahteraan Anak Secara Integrasi, yang diselenggarakan oleh LPA Tulungagung didukung oleh UNICEF Indonesia.
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan segera merealisasikan pendirian Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) pada Januari awal tahun depan. Hal ini sebagai bentuk komitmen interpersonal collaboration yang dilakukan oleh Pemprov Jatim dalam hal perlindungan anak.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Jatim, Andriyanto, saat berbicara dalam webinar media tentang APSAI dan Peran Penting Kesejahteraan Anak Secara Integrasi yang diselenggarakan oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Tulungagung didukung oleh UNICEF Indonesia mengatakan, bahwa pemerintah tidak bisa berdiri sendiri dalam berbicara tentang interpersonal collaboration. Sehingga semua stakeholder harus dipadukan menjadi satu kolaborasi besar.
BACA JUGA:
- Pesan Pj Gubernur Jatim saat Dampingi Menteri ATR/BPN Serahkan Sertifikat Tanah Rumah Peribadatan
- Adhy Karyono Apresiasi Peran PKK Turunkan Prevalensi Stunting di Jawa Timur
- KPK Tetapkan Gus Muhdlor Jadi Tersangka, Pj Gubernur Jatim Hormati Proses Hukum
- Khofifah Beberkan Langkah Jitu agar Calon Dokter Spesialis Terhindar dari Depresi
“Ini yang kami inginkan di Jatim, adanya akselerasi atau percepatan. Kami tidak mau lagi hanya sekadar bicara saja, tetapi harus diimplemetasikan. Bangunan gagasan ini sebenarnya sudah lama terbentuk, tinggal bagaimana mengaplikasikannya saja. Sektor swasta harus bisa menjadi mitra strategis pemerintah,” ujar Andriyanto, Minggu (20/12) di Surabaya.
Andriyanto sangat mengapresiasi keberadaan APSAI yang dinilainya tetap mampu menjaga sikap independensinya. Ia meminta kepada APSAI agar segera dibentuk di Jatim, sehingga bisa membentuk APSAI di tingkat kabupaten maupun kota.
“Ini juga menjadi best practice dari LPA Tulungagung untuk bagaimana caranya membentuk APSAI di Jatim. Dengan ini, ke depan kami juga ingin bisa memberikan apresiasi ke kabupaten kota berdasarkan indikator atau klaster kabupaten dan kota layak anak,” kata Andriyanto.
Kepala DP3AK Jawa Timur ini lantas menyebutkan, bahwa sepanjang tahun ini ada sekitar 1.870-an kasus kekerasan anak yang tercatat di Jawa Timur, di mana sekitar 40 persennya ada kaitannya dengan kekerasan seksual. Ini yang perlu kerja sama semua pihak untuk mengatasinya.
Apa yang diungkapkan Kepala DP3AK Jawa Timur ini mendapat respons positif dari Ketua APSAI Pusat Luhur Budijarso. Menurutnya, meskipun saat ini APSAI telah memiliki 1.200-an anggota dan tersebar di 40 kota/kabupaten di seluruh Indonesia, namun ini masih belum cukup menjadi penopang.
“Ini masih langkah kecil, karena ke depan akan masih banyak tantangan. Tantangannya ada empat, yaitu terkait paradigma perusahaan, perluasan isu, lalu keterjangkauan, dan yang keempat adalah keterbukaan,” kata Luhur.
Meskipun mengaku belum memiliki data berdasarkan survei khusus, namun Luhur memperkirakan jumlah perusahaan di Indonesia yang sadar, menghormati, serta memenuhi hak-hak anak dalam rantai kegiatan usahanya, tidak lebih dari 5 persen.
"Saat ini saja ada lebih dari 120 juta tenaga kerja yang semuanya memberi pengasuhan kepada anak-anaknya. Bagaimana isu sederhana ini mampu ditangkap oleh perusahaan, sehingga mereka mengeluarkan kebijakan, produk hingga program yang pro anak dan memberi pengaruh positif kepada lini usahanya,” jelas Luhur.
