Diduga Ada Persekongkolan, Komisi III DPRD Pasuruan Blejeti Proyek Jaringan Pipa yang Lelet

Diduga Ada Persekongkolan, Komisi III DPRD Pasuruan Blejeti Proyek Jaringan Pipa yang Lelet Rapat kerja antara Komisi III dengan DPKP dan DSDATR.

PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan menggelar rapat kerja membahas progres pengerjaan beberapa pembangunan infrastruktur bernilai miliaran rupiah yang dianggap lamban. Rapat kerja ini mengundang Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP). serta Dinas Sumber Daya Air dan Tata Ruang (DSDATR), Senin (26/10).

Proyek besar yang menjadi sorotan Komisi III tersebut, antara lain pengembangan jaringan perpipaan SPAM Offtake di Kecamatan Rembang senilai Rp 13,94 miliar, jaringan perpipaan SPAM Offtake di Beji senilai Rp 7 miliar, dan Optik Gempol senilai Rp 7 miliar.

“Dari hasil rapat tersebut, diketahui progres pengerjaan di dua lokasi, yakni Rembang dan Beji masih rendah. Diduga lelang proyek SPAM Offtake terjadi persekongkolan. Personel tetap, hanya bendera atau PT-nya yang ganti," cetus Saifullah Damanhuri, salah satu anggota Komisi III.

Politikus PPP ini mengaku mendapat info, bahwa terjadi pengondisian lelang antara PT Duta Komunikasi, PPK DPKP, dan ULP setempat. Sehingga muncul pemenang lelang PT, yang dipinjam oleh K, ketua salah satu asosiasi kontraktor di Pasuruan.

Terkait hal ini, Saifullah meminta kepada DPKP untuk melakukan langkah antisipasif agar proyek-proyek tersebut tidak mengalami keterlambatan, dengan cara melakukan penambahan pekerja. Mengingat, sisa waktu tinggal beberapa pekan lagi. Apalagi proyek di Kecamatan Beji, sampai hari ini baru material saja yang datang. Sedangkan untuk kegiatan penggalian belum dimulai sama sekali.

Dari data yang diperoleh BANGSAONLINE.com, realisasi pengerjaan jaringan pipa di Kecamatan Rembang baru 15 persen. Kemudian pipa jaringan di Kecamatan Beji 10 persen, sedangkan di Kecamatan Gempol sudah 45 persen bila dikomulatifkan dengan material pipa yang ada di lapangan.

Sementara proses pengerjaan fisik di DSDATR, baik yang anggarannya dari DAK, DBHCHT, maupun APBD, dinilai dewan sudah cukup bagus. Kalaupun ada yang telat, hal tersebut karena masalahan nonteknis dan tidak berpengaruh pada progres pengerjaan. Misalnya pekerjaan jaringan irigasi di Latek Kecamatan Bangil yang belum dikerjakan, lantaran terkendala anggaran yang tidak bisa diserap karena dana APBD masih proses di provinsi.

Terpisah, Kepala DPKP Ir. Hari Aprianto yang dikonfirmasi soal rendahnya progres pengerjaan jaringan pipa di Kecamatan Beji dan Rembang, mengatakan pihaknya sudah melakukan langkah antisipasi. Yakni dengan menambah pekerja proyek, serta menambah alat berat untuk pengalian pipa.

"Kalau untuk progress memang masih rendah di dua titik tersebut. Akan tetapi sisa waktu yang ada dianggap masih cukup, mengingat material pipa sudah ada semua," jelasnya. (bib/par/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO