Rabu, 16 Juni 2021 06:30

​DPRD Jember: Plt. Bupati Jember Sudah Tindak Lanjuti Perintah Mendagri

Jumat, 16 Oktober 2020 14:02 WIB
Editor: Nur Syaifudin
Wartawan: Yudi Indrawan
​DPRD Jember: Plt. Bupati Jember Sudah Tindak Lanjuti Perintah Mendagri
Nyoman Aribowo.

JEMBER, BANGSAONLINE.com - Persoalan birokrasi Jember, ditambah lagi banyaknya teguran dari Kemendagri hingga turunnya sanksi kepada Bupati Jember nonaktif Faida, mulai menunjukkan titik terang.

Plt. Bupati Jember KH. Muqit Arif mengatakan sudah mengikuti rekomendasi dari Kemendagri untuk mengembalikan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) ke aturan tahun 2016.

Anggota DPRD Jember Nyoman Aribowo saat melakukan pertemuan dengan Sekertaris Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya mengatakan, Plt. Bupati Jember saat ini sudah menjalankan perintah Kemendagri yang dilayangkan dalam suratnya atas pemeriksaan khusus nomor 700/12429/SJ.

"Pak Wabup (Plt. Bupati Jember) diberikan tugas untuk menjalankan tugas dari Mendagri baik soal SOTK dan mutasi pegawai," ujarnya saat dikonfirmasi melalui telepon seluler, Jumat 15 Oktober 2020.

BACA JUGA : 

OPD Mangkir Panggilan Pansus DPRD, Bupati Hendy Akan Minta Bantuan Polisi

Bupati Hendy Respons Cepat Arahan Menko untuk Penerapan PPKM Mikro di Jember

Sudahi Dualisme di Tubuh Persid, Masing-masing Ketua Serahkan Kepengurusan ke Bupati Hendy

Gelar Siraman Rohani untuk Para Pejabatnya, Bupati Hendy dan Wabup Gus Firjoun Undang Gus Miftah

Dari hasil konsultasi DPRD Jember dengan Pemprov Jatim, Nyoman menyampaikan, kalau sampai saat ini Plt. Bupati Jember sudah sangat intensif berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Pemprov soal SOTK dan tinggal menunggu penerapannya.

"Informasi dari Pemprov sudah selesai, secara verifikasi dari Pemprov juga sudah selesai. Tinggal penerapannya saja nanti ini," imbuhnya.

Nantinya dalam penerapan tersebut, SOTK Jember akan dikembalikan ke tahun 2016. "Ya, SOTK ini akan kembali ke 2016. Ditambah mutasi pejabat yang di awal tahun akan dibatalkan dan kembali ke jabatan lama sesuai nomenklatur yang ada di SOTK tahun 2016. Pasti itu pejabat banyak yang berubah Jember kalau dikembalikan," tuturnya.

Selain itu, Plt. Bupati Jember ini diminta segera menerapkan perintah mendagri. Sebab, Plt Bupati menurut Nyoman memiliki kewenangan yang sama dengan Bupati. Maka, persoalan pengembalian jabatan itu akan berada dibawah wewenang Plt.

Ia menambahkan, selain menindaklanjuti surat Mendagri. Plt. Bupati juga harus menuntaskan pembahasan APBD 2020 dan APBD 2021 yang saat ini masih berlangsung pembahasannya. (jbr1/yud/ns)

Demam Euro 2021, Warga Desa di Pasuruan Ini Kibarkan Ratusan Bendera Ukuran Raksasa
Senin, 14 Juni 2021 23:58 WIB
PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Euforia sepak bola Piala Eropa atau Euro tahun 2021 menggema di seluruh penjuru dunia, tak terkecuali di tanah air. Warga pesisir di Kabupaten Pasuruan misalnya, mereka ikut memeriahkan perhelatan Euro 2021 dengan mema...
Jumat, 04 Juni 2021 10:27 WIB
PAMEKASAN, BANGSAONLINE.com - Bukit Kehi, destinasi wisata yang satu ini berada di Kota Pamekasan. Bukit Kehi menawarkan pemandangan daerah pegunungan yang hijau mempesona. Pengunjung bahkan bisa berenang di sejuknya hawa pegunungan di pulau gar...
Selasa, 15 Juni 2021 06:53 WIB
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - RUU Pajak makin ramai dan kontroversial. Tapi suara fraksi-fraksi di DPR kali ini menolak. Alias tak mendukung rencana pemerintah.Apa benar ini karena Pilpres sudah dekat? Atau karena para pimpinan parpol belum dipan...
Minggu, 16 Mei 2021 06:58 WIB
Oleh: Dr. KH. A Musta'in Syafi'ie M.Ag*65. fawajadaa ‘abdan min ‘ibaadinaa aataynaahu rahmatan min ‘indinaa wa’allamnaahu min ladunnaa ‘ilmaanLalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba Kami, yang telah Kami berika...
Sabtu, 12 Juni 2021 09:55 WIB
>>> Rubrik ini menjawab pertanyaan soal Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan pembimbing Prof. Dr. KH. Imam Ghazali Said, M.A.. Kirim WA ke 081357919060, atau email ke [email protected] Jangan lupa sertakan nama dan alamat. <<...