Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menekan tombol layar saat meresmikan RSUD Srengat, Blitar, Sabtu (12/9). foto: ist/ bangsaonline.com
BLITAR, BANGSAONLINE.com - Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berusaha menekan penyebaran virus Covid-19. Baik dengan cara 3T yakni testing, tracing, treatment, maupun pembatasan sosial dan pengetatan protokol kesehatan. Selain itu juga melakukan pendekatan ilmiah bersama para pakar untuk mengukur keberhasilan dari intervensi yang telah dilakukan.
“Penanganan COVID-19 ini sangat menarik karena di tiap negara dan daerah terus belajar untuk menemukan format yang sesuai dan efektif sesuai dengan daerahnya masing-masing. Karena, tiap daerah punya situasi sosial, kultural, kepadatan penduduk, risiko penularan, dan kapasitas kesehatan yang berbeda-beda. Alhamdulillah di Jatim intervensi Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) terbukti lebih efektif untuk menekan penyebaran virus COVID-19," ujar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa usai peresmian RSUD Srengat, Blitar, Sabtu (12/9).
BACA JUGA:
- Lantik PW IKA Unair Kepri, Khofifah Sampaikan 3 Hal Penting untuk Alumni
- Ikhtiar Wujudkan Generasi Emas 2045, Khofifah Kukuhkan Bunda Asuh Peduli Stunting Kepri
- PJT I Lakukan Flushing Bendungan Wlingi dan Lodoyo, Masyarakat Diminta Jauhi Sungai Brantas
- Kepala Dindik Jatim Tegaskan Tidak Ada Larangan Study Tour
Khofifah mencontohkan, PSBM atau mikro lockdown atau karantina lokal telah dilakukan di Magetan, termasuk di area Pondok Pesantren Temboro.
PSBM dilakukan secara ketat dengan mengunci pintu keluar masuk desa, testing masif dan karantina total selama 14 hari. Efektivitas PSBM terbukti karena sampai hari ini sudah tidak ada penyebaran kasus COVID-19 baru dari area tersebut.
Saat ini, lanjut Khofifah, PSBM di Jawa Timur juga telah dilakukan di beberapa zona merah baru akibat adanya klaster baru. Seperti di Lapas Porong dan PP Darussalam Blokagung Banyuwangi. Pemprov Jatim bersama Pemda, TNI dan Polri melakukan PSBM atau lockdown lokal atau karantina lokal di kawasan tersebut dan membatasi aktivitas mereka untuk keluar ke wilayah pemukiman dan menjamin kecukupan logistik mereka dengan mensuplai makanan tiap hari.
Menurut dia, PSBM juga dinilai lebih tepat untuk diterapkan di Jawa Timur mengingat Jawa Timur telah memiliki kampung tangguh sebagai satuan kecil dari masyarakat yang jika dianggap perlu maka siap untuk ditarik rem darurat sewaktu-waktu apabila ditemui peningkatan kasus COVID-19.
"Jawa Timur saat ini juga telah memiliki 2.605 Kampung Tangguh. Ini merupakan salah satu social capital yang memungkinkan format PSBM dilakukan secara gotong royong dengan skala terkecil yang lebih efektif dan tertarget," terang Khofifah
"Selama ini Pemprov Jatim bersama Pangdam, Kapolda, Pemda Kabupaten/ Kota, Dandim dan Kapolres juga telah melakukan PSBM melalui satuan kampung tangguh pada lokasi yang mengalami peningkatan kasus COVID-19," imbuhnya.
Penerapan PSBM ini juga sudah sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo. Selain itu, penelitian dan permodelan dari Nanyang Technological University juga menyatakan bahwa micro lockdown atau Pembatasan Sosial Berskala Mikro ini jauh lebih efektif untuk diterapkan dalam kondisi sosial seperti di Indonesia.
Oleh sebab itu, Gubernur Khofifah juga mengingatkan agar tiap daerah memperhatikan zonasi dari wilayahnya masing-masing dan mengembangkan risiko zonasi dengan skala kecamatan dan kampung. Sehingga ke depan intervensi dan pembatasan akan berjalan lebih optimal dan tertarget. Dalam skala makro, Khofifah mengajurkan untuk mengetatkan penerapan protokol kesehatan melalui perda dan perbup atau perwali guna menekan penyebaran COVID-19 di skala komunitas yang lebih besar. (tim)
