Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. foto: ist/ bangsaonline.com
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berupaya melakukan rekonsoliasi guna mengupayakan agar seluruh bantuan sosial maupun program jaring pengaman sosial (JPS) yang digulirkan pemerintah efektif mengentaskan kemiskinan di tengah pandemi covid-19.
Empat hari lalu Pemprov Jatim menyelenggarakan Rekonsiliasi Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan (PKH), hari ini Selasa (25/8) giliran Rekonsiliasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) yang digelar di Hotel Dafam Surabaya.
BACA JUGA:
- Khofifah Ajak GP Ansor dan Banom NU Lainnya Wujudkan Visi Indonesia Emas 2045
- Hadiri Rakornas PB 2024, Adhy Karyono: Indeks Risiko Bencana di Jawa Timur Terus Turun
- Pesan Khofifah saat Lantik Pengurus IKA Unair Sumatera Utara
- Maksimalkan Pelayanan, Pj Gubernur Jatim Resmikan Layanan Hematologi Onkologi Anak RSUD dr Soetomo
Rekonsiliasi ini diikuti oleh 145 Tenaga Ahli Program Pemberdayaan Pembangunan Desa (P3MD) dan 30 Kepala Dinas PMD Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Staf Ahli Kementerian Desa PDTT Hubungan Antar Lembaga, Direktur Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan, rekonsiliasi ini penting untuk bisa menyingkonkan program lintas elemen agar bisa saling bersinergi, berkolaborasi dengan satu tujuan bisa mengentaskan masyarakat Jawa Timur dari belenggu kemiskinan.
Khofifah juga menyebut rekonsiliasi ini bertujuan untuk mensinergikan berbagai bantuan sosial dari pemerintah, maupun pemerintah daerah sebagai Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi masyarakat terdampak Pandemi covid-19 agar tepat sasaran dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Saya berharap Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Dinas Sosial, Pendamping Desa dan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang saat ini banyak bersinggungan dengan bantuan yang masuk ke desa bisa bersinergi, berkolaborasi. Kalau bahasa saya harus ‘nyekrup’ agar program yang masuk ke desa, khususnya Bansos Tunai dapat tepat sasaran, tepat manfaat dan tepat jumlah” terang Khofifah.
Sebagaimana diketahui bahwa pandemi covid-19 telah menyebabkan pelemahan ekonomi masyarakat dan meningkatnya angka kemiskinan di 22 provinsi termasuk di Jawa Timur.
Padahal pemerintah telah banyak menyalurkan bantuan kepada masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan baik melalui Kementerian Sosial maupun Kementerian Desa PDTT seperti Dana Desa (DD), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan lainnya.
Namun hasilnya belum menggembirakan seperti yang diharapkan, khususnya terhadap penurunan angka kemiskinan disaat pandemik Covid-19 ini.
