Pengamat: Pasca Risma, Figur Pemimpin Perempuan Jangan Hilang dari Surabaya

Karena itu, seyogyanya pemimpin Surabaya pasca Risma tak seharusnya lepas dari sentuhan perempuan. Tapi karena situasi politik yang mengerucut calon wali kota semuanya laki-laki, maka perempuan bisa diplot sebagai calon wakil.

Lantas, sosok bagaimana calon wakil dari kalangan perempuan? Menurut Agung, kombinasi yang ideal yakni keterwakilan dari nasionalis-agamis. Sebab, secara geografis Surabaya tidak bisa dilepaskan dari belahan sosial antara kultur nasionalis dan agamis.

"PDIP, misalnya. Bisa saja mencalonkan perempuan sebagai wali kota. Tapi kalau tidak, setidaknya perlulah perempuan yang diusung menjadi wakil wali kota," tandasnya.

Demikian sebaliknya di kubu Machfud Arifin. Sebab, perempuan masih dibutuhkan mengingat aspek-aspek empirik, termasuk memiliki kepedulian yang lebih tinggi terhadap kepentingan publik dibandingkan dengan laki-laki.

"Kalau Pak Machfud merasa seorang nasionalis, harusnya juga mengambi porsi yang berbasis agama, khususnya perempuan," tandasnya.

Sementara Siti menyarankan, selain pertimbangan elektoral, calon wakil yang akan dipilih sebaiknya figur perempuan yang memiliki karakter kepemimpinan seperti Risma, yakni suka blusukan, melayani, dan mengayomi warganya.

"Dari kandidat perempuan di antaranya Lia Istifhama, Dwi Astuti, dan Reni Astuti, maupun Dyah Katarina. Kita bisa lihat sendiri siapa yang banyak turun ke pasar, kampung, PKK dan sebagainya. Sudah bisa kita lihat kok," katanya.

Siti yakin, jika calon wali kota bisa menggandeng calon wakil yang memiliki popularitas, elektabilitas yang tinggi serta rajin melakukan penyapaan ke masyarakat, maka peluang menangnya lebih besar.

"Peluang calon wali kota memenangi Pilwali Surabaya lebih besar, kalau menggandeng calon wakil dari perempuan. Tapi harapan saya, perempuan itu sudah terbukti melakukan penyapaan, berinteraksi, dan memberi manfaat kepada masyrakat," tuntasnya. (mdr/ian)