Lembaga Survei Merangkap Jurkam dan Agitator? Setara Institute Minta Tak Korbankan Etika

JAKARTA, BANGSAONLINE.com – Munculnya rilis tentang elektabilitas calon presiden dan calon wakil presiden semakin tidak masuk akal. Karena ada hasil survei dan publikasi yang sejatinya mendukung pasangan calon tertentu.

Hal itu dikeluhkan Ketua Badan Pengurus Setara Institute Ismail Hasani.“Hari-hari ini publik disuguhi hasil survei tentang elektabilitas capres dan cawapres yang semakin tidak masuk akal,” kata Ismail Hasanai dalam rilis yang disampaikan kepada wartawan, Senin (20/11/2013). 

Ismail menyebut beberapa hasil survei yang mengatakan para pasangan calon akan memenangi Pilpres 2024 dalam satu putaran.

Menurut Ismail, seruan menang satu putaran wajar jika disampaikan oleh kandidat capres-cawapres dengan tujuan memberi dorongan bagi tim kampanye dan pendukung. Tapi itu menjadi masalah ketika ada lembaga survei yang meligitimasi klaim mereka dengan mengorbankan etika dan metodologi survei.

Dosen Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Syarif Hidyatullah Jakarta itu mengungkapkan, setidaknya dua tujuan lembaga survei melakukan hal tersebut. “Pertama, berharap bandwagon effect agar pemilih mengikuti langkah mayoritas publik; dan kedua, menyediakan justifikasi akademik-populis atas kemungkinan tindakan tidak jujur dan segala cara untuk memenangi kontestasi,” jelas dia.

Ismail menegaskan bahwa hal-hal tersebut muncul akibat sikap tidak transparan para pengelola lembaga survei. Hubungan lembaga survei dengan para politikus tidak pernah diketahui. “Apakah juga merangkap sebagai konsultan politik, juru kampanye yang berlindung di balik kebebasan akademik survei, atau agitator yang ditugasi untuk menggiring opini,” tegas Ismail dikutip Tempo.

Setara Institute mengajak lembaga-lembaga lain untuk mengembalikan posisi survei kepada tujuan awalnya, yaitu untuk mempromosikan nilai-nilai kebajikan. “Demi keadilan Pemilu, Setara Institute juga mendorong netralitas genuine yang didukung oleh sistem, standar operasi, dan penyikapan atas dugaan pelanggaran alat-alat negara secara transparan dan berkeadilan,” tegasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News