Muzamil Syafii saat menerima perwakilan warga yang wadul soal keberadaan Puslatpur TNI AL, kemarin.
PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Warga Kecamatan Lekok dan Nguling Kabupaten Pasuruan berkunjung ke kantor DPRD Jatim, Senin (29/6). Mereka mengeluhkan keberadaan Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) TNI AL di wilayahnya.
Hal ini diungkapkan oleh Anggota Komisi A DPRD Jatim, Muzamil Syafii. Ia mengatakan, persoalan itu sebenarnya telah diadukan warga sejak lama.
“Kasus ini sudah mulai tahun 1980. Konflik terus sampai ada penembakan terhadap warga. Saat ini masyarakat ingin mengadukan persoalannya agar difasilitasi menyangkut 4.000 Hektare lahan yang dihuni oleh sekitar 10 ribu keluarga,” ujarnya.
“Dampak konflik ini masyarakat tidak bisa membangun, tidak bisa menikmati pendidikan yang bagus dan pelayanan kesehatan yang bagus. Alasannya, pihak TNI AL melakukan pelarangan fasilitas terhadap warga di sana. Termasuk juga tidak diperbolehkan masuknya aliran listrik di desa-desa. Ini yang melakukan adalah oknum dari TNI AL,” jelasnya.
Muzamil mengatakan, warga juga berusaha untuk menempuh jalur hukum untuk meminta kejelasan atas hak-hak warga dan TNI AL.
“Dulu rencananya TNI AL akan mendirikan Translok (Transmigrasi Lokal), namun berubah fungsi menjadi Puslatpur (Pusat Latihan Tempur). Ini jelas menyalahi,” jelasnya.
Muzamil mengaku menyayangkan apa yang dilakukan TNI AL dengan melarang warga mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara. “Mereka telah melakukan pelanggaran hak-hak dasar warga di wilayah tersebut,” tandas mantan Wabup Pasuruan ini.
Terkait hal ini, Muzamil berencana mengundang pihak TNI AL untuk audiensi bersama warga. "Akan kita undang untuk dengar pendapat dengan warga, selanjutnya kita undang AL untuk memediasi lanjut terkait dengan tanah tersebut," pungkas politikus Nasdem tesebut kepada HARIAN BANGSA melalui selulernya, Selasa (30/6). (afa/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
