PAC GP Ansor Tlanakan saat audiensi ke Kantor DPRD Kabupaten Pamekasan.
Menurut Zainullah, terjadinya pelanggaran ini lantaran Pemkab Pamekasan dari awal kurang tegas.
"Di Pamekasan, saat ini pembangunan yang tidak meminta izin dibiarkan, baru setelah terjadi masalah diungkapkan kalau belum berizin. Kenapa dari awal kok tidak diperhatikan dan tidak dikasih sanksi? Ini kan lucu, ada apa sebenarnya dengan Pamekasan ini? Seandainya pemerintah memperhatikan dan memperketat dari segi persyaratan yang harus dilengkapi, mungkin persoalan kasus ini tidak akan pernah terjadi," tuturnya.
Menanggapi hal ini, Khusairi menjelaskan bahwa Cafe dan Resto Wiraraja telah ditutup secara permanen.
"Tutup itu sudah permanen, cuman ada permintaan dari masyarakat bahwa di setiap usaha yang tidak ada izinnya diberi tulisan bahwa usaha ini tidak berizin, sehingga harapannya masyarakat akan malu untuk masuk ke tempat usaha tersebut," tegas Khusairi.
Sehingga, lanjut Khusairi, ketika ada masyarakat yang memaksa masuk setelah dipasangi banner tersebut, maka Satpol PP bisa memberikan tindakan.
"Ini kan yang salah kedua-duanya, pengusahanya salah, masyarakatnya pun juga salah. Jadi, kedua-duanya nanti akan diberikan stressing dari Satpol PP, dan ke depannya kita akan bertindak tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku," pungkas Mantan Camat Tlanakan Pamekasan itu. (yen/zar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
