LAMONGAN, BANGSAONLINE.com - Komisi A DPRD Lamongan terus berupaya mendorong Disdukcapil untuk meningkatkan layanan akte kependudukan, dengan menambah ilmu ke Kabupaten Sragen Jawa Tengah yang telah banyak menelurkan inovasi pelayanan Disdukcapil.

Inovasi yang didapat oleh DPRD seperti disampaikan ketua Komisi A DPRD Lamongan, Ali Makhfudl, saat bertandang ke Sragen di antaranya, terkait sistem penerbitan KIA (Kartu Identitas Anak) dan isbat bagi akta kelahiran yang terlambat.

Selain itu, Komisi A juga ingin melihat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sragen mempunyai inovasi sebagai berikut: Layanan Semedi (Sedino Mesti Dadi/sehari pasti jadi) dalam penyelesaian akta catatan sipil dan dokumen kependudukan.

Ada juga kata Ali -panggilan akrab Ali Makhfudl-, Semedi Barata (Bayi Lahir Berakta) dari rumah sakit; Semedi Pawarta (Pasien Wafat Berakta) dari rumah sakit; Pandu Online (Pelayanan Kependudukan Terpadu Online), antara lain penerbitan akta kelahiran, kematian, dan KIA; Pecel Pindang (Percepatan Pelayanan Pindah Datang); Terpana Doa (Tertib Penyimpanan Dokumen Akta).

Dan di tahun 2019, mempunyai inovasi: ATM KIA Mandiri (Anjungan Tempat Mencetak Kartu Identitas Anak) secara mandiri; Lapor Kakak (Layanan bagi purna tugas untuk mendapatkan KTP dan KK); Si Anton (Sistem Antrian Online).

Dinas Capilduk Sragen memilik tiga kartu saraswati, yaitu: Melati (benar-benar melarat tenan); Menur (menurut aku, kowe yo melarat); Kenanga (kenang-kenangan kowe yo miskin).

Pembuatan inovasi tersebut, guna memberikan pelayanan yang membahagiakan masyarakat. Dan terdapat gedung KIA, pojok baca, dan laktasi untuk memberikan kenyamanan kepada pemohon.

Tingkatkan PAD, Komisi B ke BUMD Bantul

(Anggota komisi B DPRD Lamongan saat melakukan koordinasi ke BUMD Kab. Bantul) 

Komisi B DPRD Kabupaten Lamongan berkoordinasi dengan BUMD Kabupaten Bantul, dalam upaya terus mendorong Pemkab Lamongan menaikan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Rombongan para wakil rakyat Lamongan ini diterima oleh Mulyo Subagyo Kabag Administrasi Perekonomian, Aris Direktur PD. Bank Bantul, Aditya Direktur PD Aneka Dharma, dan Arianto Direktur PDAM.

BUMD Kabupaten Bantul, kata Ketua Komisi B DPRD Noor Fathonah menyebutkan, mempunyai 3 perusahaan daerah, yaitu PD. Bank Bantul, PD. Aneka Dharma dan PDAM. Saat ini, PD.

Aneka Dharma bergerak di bidang perdagangan umum meliputi pengadaan, percetakan, dan suplai sudah bekerja sama dengan PT. Adikarya.

PDAM bagi masyarakat berpenghasilan rendah dikenakan biaya sebesar Rp. 1.300/kubik, sedangkan untuk tahun 2020 ada 2.000 sambungan rumah dengan biaya pemasangan jaringan sebesar Rp.100.000/MBR dan Rp.1.100.000 untuk pemasangan Reguler.

"PDAM dalam meningkatkan PAD bekerja sama dengan Kejaksaan setempat untuk membantu menangani pelanggan yang tidak mau membayar," ungkapnya.