Suasana rapat paripurna di DPRD Lamongan.
LAMONGAN, BANGSAONLINE.com - Sebanyak 7 fraksi di DPRD Lamongan menyampaikan pandangan umum terkait nota keuangan Raperda APBD 2023 yang telah disampaikan pada rapat paripurna sehari sebelumnya, Rabu (2/11/2022). Sejumlah fraksi itu antara lain PKB, Demokrat, PDIP, PAN, Golkar, Fraksi Persatuan Nasional Rakyat Indonesia, dan Gerindra.
Agenda bertajuk rencana kerja pembangunan, yakni 'Penguatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Penunjang Sosial Ekonomi dan Pemberdayaan yang Inklusif’. Rancangan APBD tersebut diharapkan mampu meningkatkan ekonomi, mengurangi kemiskinan, juga mengatasi dampak inflasi, di mana pendapatan daerah secara keseluruhan ditargetkan sebesar Rp3,1 triliun, mengalami peningkatan 2 persen yakni Rp72,8 milyar dari tahun 2022.
BACA JUGA:
- Pulang Merantau, Pria di Surabaya Ditemukan Tewas Gantung Diri
- Gandeng LCH, Pemkab Lamongan Kembangkan Pengelolaan Showroom Produk Unggulan
- Hadiri Festival Kupatan di Tanjung Kodok, Bupati Lamongan: Upaya Lestarikan Tradisi Leluhur
- Permudah Warga Peroleh Air Bersih Jelang Lebaran, PDAM Lamongan Launching SPAM Mojolagres
Menanggapi hal itu, 7 fraksi partai menyampaikan beberapa saran dan masukan kepada Pemkab Lamongan. Di antara saran yang disampaikan yakni usulan Fraksi PKB soal pupuk dan wabah tikus yang dapat dikategorikan sebagai bencana alam, sehingga dalam penanganannya tidak hanya dilaksanakan pada dinas pertanian namun juga menggandeng berbagai pihak tertentu.
Selain menyampaikan apresiasi, Fraksi Demokrat juga memberi saran untuk terus berupaya mendorong peningkatan derajat kesehatan masyarakat, melakukan asesmen dan evaluasi pupuk bersubsidi, peningkatan alokasi anggaran sarana prasarana pendidikan, juga pembinaan keterampilan atlet, serta meningkatkan normalisasi waduk rawa, embung, sungai, dan saluran drainase.
"Fraksi Partai Demokrat melihat bahwa komitmen yang sangat baik Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan dari pemerintah pusat. Kami menyarankan untuk memperhatikan kebutuhan tenaga medis, peningkatan SDM juga alat kesehatan, meminta pengusulan tambahan alokasi pupuk bersubsidi, peningkatan sarpras pendidikan yang merata, keseriusan pembinaan atlet, normalisasi dan pengembalian fungsi waduk, rawa, embung, sungai, dan saluran drainase, juga penambahan dan perbaikan rambu lalu lintas," kata Sri Setyowati perwakilan Fraksi Demokrat.
Fraksi Golkar berharap, APBD anggaran 2023 akan dilandasi dengan kebijakan yang responsif, antisipatif dan komprehensif baik dari sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan.
