MAGETAN, BANGSAONLINE.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta agar persoalan perekonomian global yang saat ini sedang mengalami koreksi pertumbuhan mendapat perhatian semua pihak. Salah satunya seluruh Pemerintahan Daerah di Jatim perlu antisipasi kolektif dan komprehensif, misalnya dengan melakukan percepatan penggunaan APBD sesuai siklusnya, juga pencairan dana desa.
“Hasil dari koreksi pertumbuhan ekonomi itu pasti akan ada dampaknya bagi pertumbuhan ekonomi regional maupun lokal. Maka kita butuh inovasi untuk menjaga stabilitas ekonomi kita,” ujar Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Magetan dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2021 di Pendopo Surya Graha Magetan, Rabu (11/3).
BACA JUGA:
- Di Sidang Paripurna Raperda RUED, Pj Gubernur Jatim Sebut Potensi EBT Capai 188.410 MW
- Stop Buang Air Besar Sembarangan, Pj Gubernur Jatim Ajak 8 Daerah Teken Komitmen Bersama
- Pesan Khofifah saat Tutup Pesantren Ramadan Balita Muslimat NU se-Indonesia
- Lagi, Siswa Jatim Terbanyak Nasional Lolos SNBP, Khofifah: On The Right Track
Ia menyampaikan bahwa percepatan cash for work atau Padat Karya Tunai (PKT) menjadi penopang agar daya beli masyarakat tidak menurun. Karena, jika itu terjadi maka akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia 4,3 persennya berasal dari konsumsi domestik.
“Maka ketika cash for work sudah tersalurkan, maka ketahanan daya beli masyarakat di bawah akan bisa dilapisi, ini akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi kita,” tegasnya.
Terkait PKT sendiri, Gubernur Khofifah memberikan apresiasinya kepada Kabupaten Magetan yang telah 80 persen menyalurkan dana desa dan berharap agar secepatnya bisa mencapai 100 persen untuk tahap I.
“Terima kasih Pak Bupati, ini di awal Maret sudah 80 persen semoga di pertengahan Maret ini bisa mencapai 100 persen,” ujarnya.