Minggu, 27 September 2020 13:40

Raperda APBD Kota Kediri 2020 Disahkan, Dewan: Perhatikan Kaum Janda dan Anak Yatim

Jumat, 22 November 2019 17:55 WIB
Editor: Revol Afkar
Wartawan: Arif Kurniawan
Raperda APBD Kota Kediri 2020 Disahkan, Dewan: Perhatikan Kaum Janda dan Anak Yatim
Wakil Ketua DPRD Kota Kediri Firdau dan Katino saat menyerahkan Raperda APBD 2020 kepada Sekretaris Kota Kediri Budwi Sunu. foto: ARIF K/ BANGSAONLINE

KOTA KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Meski kalangan DPRD Kota Kediri menyetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2020, namun ada beberapa fraksi yang memberikan beberapa catatatan. Di antaranya Fraksi Kebangkitan Bangsa yang meminta agar Pemkot Kediri memperhatikan kaum janda dan anak yatim

Melalui juru bicaranya, Muzer Zaidib, selama ini pihaknya menilai Pemerintah Kota Kediri kurang memperhatikan kesejahteraan kaum janda dan anak yatim. “Kami meminta Pemkot Kediri ke depan memperhatikan anak yatim dan kaum janda. Kalau perlu Pemkot mempunyai data jumlah janda-janda di Kota Kediri. Sebab mereka juga perlu mendapatkan perhatian,” ujarnya dalam membacakan pandangan akhir fraksi terkait Raperda APBD 2020, Jumat (22/11).

Sementara itu, dari Fraksi Nasdem menyikapi fenomena akhir-akhir ini, terutama musim kemarau yang membuat sebagian wilayah Kota Kediri mengalami krisis air bersih, terutama di lingkungan Lebak Tumpang Kelurahan Pojok. Fraksi Nasdem meminta agar Pemkot Kediri juga memikirkan penanggulangan krisi air bersih.

“Hampir setiap hari BPBD melakukan dropping air bersih di wilyah itu. Ini harus menjadi pemikiran bersama Pemkot Kediri,” kata juru bicara Nasdem.

Selain kedua permasalahan itu, Nasdem juga mengkritisi kurangnya perhatian Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT). Masalah PTT/GTT ini juga diangkat Fraksi Keadilan Pembangunan. “Pemkot harap lebih mensejahterakan lagi PTT/GTT yang ada di Kota Kediri,” kata Jubir fraksi Keadilan Pembangunan Ayub Wahyu Hidayatullah.

Sementara itu, menanggapi pandangan akhir fraksi, Sekretaris Daerah Kota Kediri, Budwi Sunu HS, menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kerja keras seluruh anggota dewan yang telah membahas Raperda APBD hingga disetujui.

“Terima kasih kepada fraksi-fraksi yang telah menyampaikan pendapat akhir terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2020 sebagai penjabaran dan tindak lanjut laporan Badan Anggaran DPRD Kota Kediri. Selanjutnya berbagai masukan, kritik, serta saran dan pertimbangan konstruktif yang disampaikan kami hargai dan akan menjadi catatan penting dan perhatian serius bagi kami untuk kemudian ditindak lanjuti,” tegas Sunu.

Sunu melanjutkan di dalam satu mekanisme pembahasan antara eksekutif dan legislatif pasti diwarnai adanya perbedaan pendapat dan pemikiran. "Kami menyadari bahwa tentu ada perbedaan pemikiran, namun hal tersebut pada akhirnya menyebabkan suatu pelajaran yang melandasi dinamika pembahasan secara demokrasi guna mewujudkan kesepahaman dalam memutuskan suatu kebijakan sebagaimana yang diharapkan bersama," ungkapnya.

Lebih lanjut Sunu berharap kebijakan perundang-undangan yang termuat dalam APBD tahun 2020 dapat bermanfaat dan berguna untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat Kota Kediri. "APBD Tahun 2020 merupakan dasar bagi kita untuk melanjutkan proses pembangunan yang telah kita agendakan selama ini. Dan kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang memiliki nilai strategis, terutama untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, seperti untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan pelayanan kesehatan serta kebutuhan dasar yang lainnya. Untuk itu saya mohon dukungan dari seluruh masyarakat Kota Kediri dan jajaran lain untuk lebih aktif bekerja guna mewujudkan pembangunan di Kota Kediri," pungkasnya.

Selain itu, rapat kerja badan anggaran dan DPRD Kota Kediri bersama tim anggaran Pemerintah Kota Kediri memberikan rekomendasi bahwa perlu adanya upaya penanggulangan krisis air bersih di Kelurahan Pojok serta sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur dari Bagian Humas dan Protokol menjadi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan berdasarkan Permendagri nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten dan Kota, maka untuk selanjutnya dalam penyesuaian dan penetapan APBD Tahun Anggaran 2020 nomenklatur yang digunakan adalah Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan. (rif/rev)

Disnak Jatim Pastikan Telur yang Beredar Aman dan Sehat untuk Dikonsumsi
Rabu, 20 November 2019 13:57 WIB
Kepala Disnak Jatim, Wemmi Niamawati melakukan kampanye telur ayam Jawa Timur sehat, bebas zat beracun bersama staf di halaman Kantor Disnak Jatim.Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dengan melaksanakan kampanye "Telur Ayam Jawa Timur Sehat Bebas Za...
Minggu, 20 September 2020 21:35 WIB
BANYUWANGI, BANGSAONLINE.com - Banyuwangi banyak memiliki pantai cantik yang mempesona dengan keindahannya. Pantai yang bisa memikat para traveler datang di bumi sunrise of java ini.Tetapi bukan hanya pantai cantik saja yang menarik wisatawan mancan...
Kamis, 17 September 2020 20:43 WIB
Oleh: M Mas’ud Adnan---Sebuah video mencuat di media sosial. Viral. Isinya seorang perempuan desa. Madura. Menyanyikan lagu dangdut. Ciptaan Rhoma Irama.Penampilan perempuan itu sangat udik. Norak. Tanpa rias wajah. Bahkan video itu direkam d...
Minggu, 27 September 2020 12:13 WIB
Oleh: Dr. KH. A Musta'in Syafi'ie M.Ag*30. inna alladziina aamanuu wa’amiluu alshshaalihaati innaa laa nudhii’u ajra man ahsana ‘amalaanSungguh, mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, Kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala or...
Minggu, 27 September 2020 12:00 WIB
>>> Rubrik ini menjawab pertanyaan soal Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan pembimbing Prof. Dr. KH. Imam Ghazali Said, M.A.. Kirim WA ke 081357919060, atau email ke bangsa2000@yahoo.com. Jangan lupa sertakan nama dan alamat. <<&l...