Pemprov Jatim Alokasikan 35 Persen APBD untuk Pendidikan dan Kesehatan

Pemprov juga memberikan alokasi untuk RSUD Dr Soetomo sebesar Rp 1,568 triliun, serta untuk RSU. Dr. Saiful Anwar Malang sebesar Rp 934 miliar dan untuk sejumlah rumah sakit pemprov lain.

Sementara itu, untuk mengatasi pengangguran, Pemprov Jatim juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp334 miliar yang akan digunakan untuk pembinaan kompetensi pelatihan melalui pelatihan kerja dan Job Fair, serta penempatan dan perluasan kesempatan kerja (Millenial Job Centre/MJC). Peningkatan kapasitas dan kemampuan ini dilakukan guna merespons bonus demografi dan masuknya Indonesia di era gig economy.

"Dalam format Millenial Job Center anak-anak muda ini akan mendapatkan semacam "coaching clinic" oleh para tutor profesional. Mereka akan dipandu sesuai dengan minat dan bakat sehingga nantinya mampu memenuhi kebutuhan pasar," ujarnya.

Sedangkan dalam hal pengembangan infrastruktur, tambah Khofifah, Pemprov Jatim akan menitikberatkan pada perluasan akses dan pengembangan wilayah diantaranya dengan penanganan kekeringan, pengendalian banjir, pemantapan kapasitas jalan provinsi, pelayanan warga kepulauan, penguatan logistik maritim, serta langkah komplementer dengan program pusat dalam membangun akses kelistrikan.

"InsyaAllah seluruh program yang telah direncanakan bisa berjalan dengan baik sehingga masyarakat merasakan betul peran dan kehadiran pemerintah di berbagai lini kehidupan. Saya yakin kedepan Jatim semakin Cettar," imbuhnya.

Pangkas Perjalanan Dinas dan Rapat

Di lain sisi, Pemprov juga melakukan efisiensi dan pemangkasan anggaran perjalanan rutin dan rapat hingga mencapai 25 persen. Langkah ini ditempuh guna efektifitas penggunaan anggaran sehingga target pembangunan dapat lebih cepat tercapai.

"Ini bagian dari implementasi money follow program bukan money follow function. Pendekatan perencanaan pembangunan Jatim mengacu kepada Nawa Bhakti Satya yang menjadi tumpuan dalam menerapkan sistem perencanaan yang konsisten dari visi misi hingga ke program dan kegiatan, sesuai prinsip cascading," ujarnya.

Money follows program adalah pendekatan anggaran yang lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas nasional serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Dengan money follows program, belanja tidak lagi dibagi secara merata kepada setiap tugas dan fungsi (money follows function).

Menurut Khofifah, RAPBD Tahun 2020 tidak hanya soal efisiensi belanja namun juga telah mencerminkan upaya peningkatan pendapatan daerah, diantaranya melalui intensifikasi pajak daerah dimana teknologi digital telah dan terus dikembangkan dalam pengelolaan potensi penerimaan daerah, serta perbaikan pengelolaan aset sebagai langkah awal yang penting dalam melakukan optimalisasi pengelolaan kekayaan daerah. (mdr/ian)