Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa bersama Menteri Pariwisata, Arief Yahya dan Bupati Malang, H. M. Sanusi saat kegiatan di Malang.
"Dengan diterbitkannya PP KEK Singhasari, maka ada deregulasi dan pelayanan yang akan menjadi jauh lebih mudah. Anda bisa sampaikan, kalau mau investasi di Jatim, ke KEK Singhasari saja, urus izin sehari selesai," tandas Menpar.
Tidak hanya itu, Arief menegaskan bahwa di KEK ini, infrastruktur dan utilitas dasarnya akan disediakan oleh pemerintah pusat. Mulai listrik, infrastruktur jalan, PLN, hingga internet difasilitasi pemerintah. Bahkan ada insentif di bidang pajak.
"Yang ketiga mereka akan dapat insentif fiskal. Pajak misalnya. Mereka saat konstruksi tidak dikenakan pajak. Maka akan sangat memudahkan mereka," papar Menpar Arief.
Alasan dibentuknya KEK adalah pemerintah ingin membangun 10 destinasi wisata Bali baru. Jawa Timur menjadi salah satu yang terpilih dengan ikon wisatanya adalah Bromo Tengger Semeru.
"Kita ingin ada destinasi wisata kelas dunia. Wisata kelas dunia adalah yang atraksinya kelas dunia, aksesnya juga harus kelas dunia. Maka kita harus berpikir bandaranya, apakah tetap pakai bandara Juanda, atau bandara Malang kita internasionalkan. Kalau saya menyarankan bandara Malang diinternasionalkan," katanya.
Menurutnya bandara Malang yang diinternasionalkan akan menjadi pengungkit kemudahan akses bagi wisatawan datang ke Jawa Timur. Selain itu, pihaknya mengatakan dengan adanya KEK ini pemerintah pusat juga akan membantu membangunkan fasilitas penunjang atau amenities.
"Amenities kita akan bangun di sini, di sekitar KEK ini yang temanya tidak jauh-jauh dari tema Kerajaan Singosari," katanya.
Selain itu dari pemerintah pusat juga akan memberikan dukungan dana dari APBN untuk KEK. Pemerintah pusat siap memberikan fasilitas bantuan yang dibutuhkan KEK Singhasari. Ia mencontohkan untuk KEK di Mandalika, dukungan APBN yang diberikan mencapai 2 trilliun rupiah.
Begitu juga dengan KEK di Manado juga mendapatkan dana 237 miliar. Sedangkan Badan Otorita Pariwisata Danau Toba disokong dana APBN senilai 2.2 trilliun rupiah yang meningkat di tahun 2020 menjadi 4 trilliun rupiah. (mdr/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
