Senin, 14 Oktober 2019 18:59

DPR RI Ingatkan Rekrutmen CPNS Harus Mengacu kepada UU

Senin, 02 September 2019 21:30 WIB
Editor: Yudi Arianto
Wartawan: M Didi Rosadi
DPR RI Ingatkan Rekrutmen CPNS Harus Mengacu kepada UU
Dr. Zainudin Amali, Ketua Komisi II DPR RI. foto: DIDI ROSADI/ BANGSAONLINE

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Bulan Oktober mendatang Pemerintah membuka pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Pendaftaran CPNS itu untuk memenuhi kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) sebanyak 254.173 orang. Terkait hal itu, DPR RI akan ikut mengawasi proses rekrutmen CPNS agar sesuai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah (PP) yang berlaku.

Ketua Komisi II DPR RI, Zainudin Amali menegaskan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan RB) harus memastikan Badan Kepegawaian Negara (BKN) selaku Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) CPNS agar merujuk pada UU ASN dan PP No. 11 Tahun 2017.

"Kami tentunya mengingatkan agar proses rekrutmen CPNS mengacu pada UU ASN dan PP yang berlaku. Tidak boleh mengabaikan itu, karena itu payung hukumnya," tegas politikus Partai Golkar itu, Senin (2/9).

Anggota DPR RI yang kembali terpilih dari daerah pemilihan Madura ini mencontohkan, persyaratan batas maksimal usia pendaftar yang maksimal 35 tahun. Menurutnya, syarat itu harus dijalankan secara benar. Artinya, tidak boleh ada penambahan dan pengurangan usia.

Zainudin mengingatkan, apabila syarat usia itu dikurangi atau ditambah, jelas itu sebuah pelanggaran. Selain itu, tentu hal itu akan berdampak pada kesempatan warga negara yang ingin mendaftar. Dengan kata lain bisa menghilangkan kesempatan untuk menjadi CPNS.

"Kalau syarat usia itu sudah baku, jangan ditafsirkan lagi. Karena UU-nya mensyaratkan maksimal 35 tahun. Jadi bagi yang belum 35 tahun berhak mendaftar. Demikian pula yang sudah lewat 35 tahun, tidak bisa mendaftar," tandas Ketua DPD Partai Golkar Jatim tersebut.

Doktor Ilmu Pemerintahan dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ini yakin proses rekrutmen CPNS yang baik akan menghasilkan ASN yang baik pula. Selain itu, ia berharap ASN yang dihasilkan juga loyal dan berdedikasi tinggi pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Zainudin menambahkan, ASN jelas aturannya tidak boleh berpolitik, apalagi bergabung dengan organisasi yang di luar ideologi Pancasila. Karena loyalitas ASN hanya kepada negara dan pemerintah yang sah.

"Tentunya ASN juga harus loyal pada pemerintah dan NKRI. Loyalitasnya harus tunggal kepada negara berdasarkan Pancasila dan UU 1945," pungkas alumni HMI ini. (mdr/ian)

Bandeng Jelak Khas Kota Pasuruan yang Tinggi Protein, Yuk Makan Ikan!
Minggu, 28 April 2019 01:01 WIB
PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Kali ini Shania Indira Putri, Duta Gemarikan Kota Pasuruan, melihat lebih dekat bagaimana proses pemanenan ikan Bandeng Jelak khas Kota Pasuruan. Sekali panen, ikan ini air tawar ini bisa menghasilkan 600 hingga 120...
Minggu, 13 Oktober 2019 23:15 WIB
BOJONEGORO, BANGSAONLINE.com - Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur memiliki wisata unik berbasis minyak dan gas bumi (Migas), tepatnya di Desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro.Di desa ini terdapat ratusan sumur minyak tua peninggal...
Senin, 14 Oktober 2019 10:04 WIB
Oleh: M Mas’ud Adnan*Rayap, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesa (KBBI), mengandung dua arti. Pertama, rayap adalah serangga (seperti semut) berwarna putih tidak bersayap. Kedua, rayap berarti orang yang mengeruk kantong orang lain.Dalam berbagai ...
Minggu, 06 Oktober 2019 22:56 WIB
Oleh: Dr. KH. A Musta'in Syafi'ie M.Ag*70. Walaqad karramnaa banii aadama wahamalnaahum fii albarri waalbahri warazaqnaahum mina alththhayyibaati wafadhdhalnaahum ‘alaa katsiirin mimman khalaqnaa tafdhiilaan.Dan sungguh, Kami telah memuliakan ...
Minggu, 22 September 2019 14:08 WIB
>>>>> Rubrik ini menjawab pertanyaan soal Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan pembimbing Dr. KH. Imam Ghazali Said. SMS ke 081357919060, atau email ke bangsa2000@yahoo.com. Jangan lupa sertakan nama dan alamat. <<<<<...