KPK Panggil Sekjen PBNU, Helmy Faishal Zaini Ngaku Ada di Bangkalan

Pada 12 Agustus 2019, penyidik juga memeriksa anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Hanura Fauzih H Amroh dan sejumlah mantan anggota DPR lainnya.

Seperti diberitakan bangsaonline.com, Hong Arta adalah Direktur dan juga Komisaris PT Sharleen Raya (SR) JECO Group. Perusahaan itu rencananya mau melakukan pekerjaan proyek infrastruktur di Kementerian PUPR.

Nah, untuk memenangkan proyek itu, Hong Artha diduga menyuap Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara Amran Hi Mustary dan Anggota DPR Damayanti.

Awalnya, kasus ini mencuat dari operasi tangkap tangan (OTT) pada 13 Januari 2016 yang menangkap anggota Komisi V DPR RI periode 2014 2019 Damayanti Wisnu Putranti dan tiga orang lainnya di Jakarta.

KPK menemukan uang 99 ribu dolar Amerika. Duit itu diduga sebagai suap untuk memuluskan proyek di Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2016 untuk perusahaan Hong Artha.

Hong Artha dituduh melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal S ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (tim)