Gubernur Khofifah: Bank Jatim Lokomotif Penurunan Kemiskinan di Jatim

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa minta kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dapat berperan menjadi lokomotif terhadap penurunan kemiskinan di Jatim.

Permintaan tersebut disampaikannya pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2019 di Kantor PT Bank Pembangunan Daerah Jatim Tbk. Jl. Basuki Rahmad Surabaya, Rabu (19/6).

Ia mengatakan, bahwa penurunan kemiskinan menjadi salah satu program prioritas yang terus dilakukan oleh Pemprov Jatim. Bedasarkan data yang ada saat ini jumlah kemiskinan di Jatim 10.85 persen. Dari jumlah itu, kemiskinan pedesaan masih menyumbang sebanyak 15.2 persen dan kemiskinan di wilayah perkotaan 6.7 persen.

Melihat kondisi tersebut, wilayah pedesaan masih menyumbangkan kemiskinan terbesar. Oleh karenanya, Bank Jatim diharapkan mampu melakukan intervensi dan menjadi lokomotif penurunan kemiskinan di Jatim lewat pemberian serta penyaluran akses modal melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Khofifah menegaskan, bahwa penurunan kemiskinan di Jatim tidak bisa mengandalkan peran pemprov dengan keterbatasan APBD Jatim. Kemampuan kita melalui APBD Jatim hanya sekitar 1.58 persen atas rasio APBD terhadap PDRB.

Menurut Ketua Umum PP Muslimat NU itu, PDRB Jatim mencapai sekitar Rp. 2.189,78 trilyun, sedangkan APBD Jatim Rp. 32 trilyun. Sementara itu, untuk kredit Bank Jatim yang disalurkan Rp. 33.89 trilyun, rasionya terhadap PDRB sebesar 1,67 persen. Kalau total dari rasio APBD dan penyaluran kredit Bank Jatim hanya sebesar 3.25 persen. Jumlah ini sangat kecil dalam mengintervensi penurunan kemiskinan yang diharapkan lebih signifikan.

Karena itu, Bank Jatim menjadi penting untuk menjadi lokomotif intervensi kemiskinan melalui kredit UMKM. Sektor swasta secara spesifik tidak akan memiliki program untuk penurunan kemiskinan, peningkatan IPM, mempersempit kesenjangan antara utara dan selatan juga perkotaan dengan pedesaan kecuali program tanggung jawab sosial (CSR).