Gubernur Khofifah: Bank Jatim Lokomotif Penurunan Kemiskinan di Jatim

"Kami mohon kepada seluruh jajaran komisaris dan direksi Bank Jatim yang ada dapat berseiring dengan harapan pemprov untuk menurunkan secara signifikan kemiskinan terutama di wilayah pedesaan," terangnya.

Di hadapan seluruh pemegang saham di daerah yang terdiri dari Bupati/Wali Kota yang hadir, Khofifah berharap agar kepala daerah bisa menjadi bagian dalam mengawal peran dari BPD Jatim agar kinerjanya bisa lebih signifikan bagi penurunan kemiskinan dan peningkatan IPM. "Ini adalah lembaga profit yang harus befikir tentang profitabilitas yang terukur ada pula peran peran yang berseiring dengan program prioritas dari Pemprov Jatim yang bisa dilakukan.

Diakhir sambutannya, Khofifah menjelaskan bahwa Bank Jatim adalah BUMD yang berbadan hukum PT (Perseroan Terbatas) dan (tbk) terbuka. Artinya, UU yg mengatur ada di UU PT, POJK pasar modal dan PBB BJTM, dimana aturan tersebut diatas tidak mengatur persyaratan batas usia maksimal. Sementara, POJK hanya mengatur penilaian kemampuan dan kepatuhan. Sedangkan, PP 54 tahun 2017 tentang BUMD lebih mengatur BUMD secara umum, khususnya terkait jumlah direksi dan komisaris.

Hadi Santoso Jabat Direktur Utama Bank Jatim

Seperti diberitakan BANGSAONLINE.com sebelumnya, pada RUPS Luar Biasa PT BPD Jatim tbk, Hadi Santoso yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Kepatuhan dan Human Capital terpilih dalam RUPS Luar Biasa dan akan menjabat sebagai Direktur Utama efektif sejak lulus penilaian kemampuan dan kepatuhan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Selain itu, jajaran Komisaris dan Direksi yang baru ditunjuk pada RUPS LB antara lain, Komisaris Independen Mas'ud Said dan Komisaris Heru Tjahjono. Untuk Direktur Komersial dan Korporasi Busrul Iman, Direktur Konsumer Ritel dan Usaha Syariah Elfaurid Aguswantoro, Direktur TI dan Operasi Tonny Prasetyo serta Direktur Kepatuhan dan Manajemen Resiko. (tim)