?Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla saat memberikan arahan dalam acara penyerahan Hasil Evaluasi SPBE tahun 2018 di Jakarta, Kamis (28/3).
Dengan demikian untuk beberapa tahun ke depan, sebagaimana target perencanaan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, SPBE akan benar-benar dikembangkan secara terpadu, mengubah tampilan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien, mewujudkan birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi, modern, akuntabel dari pusat hingga ke daerah.
Hasil evaluasi SPBE Nasional ini menjadi momentum sebagai wahana sosialisasi sekaligus penyamaan frekuensi pandangan seluruh pimpinan kementerian/lembaga/daerah/Polri. Kegiatan ini akan menjadi momentum penting transformasi pemerintahan yang berbasis elektronik.
Sejumlah pimpinan instansi peraih penghargaan SPBE menyambut baik kebijakan nasional ini. Terlebih mereka sudah merasakan dampak positif penerapan SPBE di instansi yang dipimpinnya.
Dalam kesempatan ini, Wakil Wali Kota Pasuruan Raharto Teno Prasetyo, S.T., turut menghadiri evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Untuk diketahui, nilai SPBE Kota Pasuruan masuk kategori cukup, yaitu dengan nilai 2,38. Ini dikarenakan Belanja Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah, khususnya pembangunan aplikasi dan hardware, belum terhubung satu dengan lainnya. Hal ini menimbulkan inefisiensi anggaran.
Oleh karena itu, Plt Wali Kota merekomendasikan untuk segera menyusun Peraturan Wali Kota dan Surat Edaran agar setiap OPD yang akan melakukan belanja TIK berupa aplikasi, server, hingga CCTV, untuk meminta rekomendasi dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Pasuruan, sehingga memiliki nilai manfaat yang tinggi dan berkelanjutan menuju satu data Indonesia. (ard/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
