Kajari, Kapolres, Wabup, Kepala OPD, dan kades usai bimtek Siskeudes.
Dalam kesempatan itu, Kapolres mengimbau para kades tak perlu takut dievaluasi dalam melaksanakan pembangunan dengan dana desa (DD). "Kalau semua jujur, transparan, dan mengelola keuangan desa dengan profesional serta pertanggung jawabannya jelas, tentu saja tidak perlu ada ketakutan," katanya.
Sementara Kajari dalam paparannya memberikan beberapa tips untuk menghindari kesalahan dalam penggunaan dana desa.
"Dalam perencanaan pembangunan ikutkan BPD dan tokoh masyarakat, pelaksanaan swakelola dibicarakan dengan masyarakat, spek bangunan harus sesuai, harga yang digunakan harus sesuai dengan harga setempat, penyerapan anggaran tidak dipaksakan, dan sesuaikan dengan target waktu," pesannya.
Ia juga menawarkan bantuan pendampingan kepada para kades untuk sharing di bidang hukum tanpa biaya, alias gratis.
Kepala DPMD, Edy Hadisiswoyo didampingi Kabag Humas Sutrisno menambahkan bahwa semua pengelolaan keuangan desa harus masuk Siskeudes. Tujuannya, untuk mempermudah dalam pencatatan keuangan desa.
"Kami menyelenggarakan Bimtek ini karena masih banyak desa yang belum mengoptimalkan aplikasi ini. Padahal sejak tahun 2018, semua desa sudah menggunakan aplikasi ini. Saya berharap, tahun 2019 ini penggunaan aplikasi Siskeudes ini bisa lebih optimal," pungkasnya. (hud/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
