Achmad Washil Miftahul Rachman.
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Kepala desa (kades) dan perangkat desa di Kabupaten Gresik kelimpungan. Sebab, menjelang tutup anggaran tahun 2023, bantuan keungan (BK) dan bagi hasil pajak untuk termin dua dan tiga belum cair. Padahal, bantuan tersebut sangat dibutuhkan untuk menunjang pembiayaan dan kinerja aparatur desa.
"BK DPRD yang belum cair, Mas. Kalau BK dari Pak Bupati insyaAllah sudah klir semua," ucap salah satu kades kepada BANGSAONLINE.com, Jumat (13/10/2023).
BACA JUGA:
Ditegaskan kades tersebut, BK dari DPRD Gresik rata-rata sudah cair 50 persen atau untuk termin 1 dari sejumlah item program yang diajukan.
"Namun, ada desa yang BK-nya dari sejumlah item program yang diajukan belum cair sama sekali," ungkapnya.
Ia lantas membeberkan sejumlah program BK yang diajukan oleh desa. Antara lain melalui dinas pekerjaan umum dan tata ruang (DPUTR) seperti pembangunan jalan poros desa (JPD) dan drainase.
Kemudian, dinas cipta karya perumahan dan kawasan permukiman (DCKPKP) seperti pembangunan pavingisasi jalan lingkungan. Selanjutnya, dinas pertanian (Distan) seperti program jalan usaha tani.
Ada pula di dinas pariwisata, kebudayaan, ekonomi kreatif, pemuda, dan olahraga seperti pembangunan sarana olahraga, dan wisata desa. Serta di dinas pemberdayaan masyarakat desa (DPMD) seperti untuk penbangunan pasar desa dan lainnya.
"Yang bagus serapan BK di DPMD. Untuk dinas pariwisata masih nol," ungkapnya.
Dikatakannya, BK yang sudah cair dikerjakan sesuai dengan nominal anggaran yang sudah cair. Misal dapat BK untuk JPD Rp100 juta, cair Rp50 juta, maka JPD yang dikerjakan dengan kemampuan dana Rp50 juta.
