Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018 Kab/Kota se-Jawa Timur di Kantor BPKAD Jatim. Foto: DIDI ROSADI/BANGSAONLINE
"Kalau penyajiannya tidak memenuhi standar, tentu tidak mendapat opini tertinggi yaitu WTP. Makanya, dua Kabupaten ini menjadi perhatian serius. Di samping itu penting untuk mempertahankan. Kalau tidak ada upaya serius, kasusnya bisa seperti Lumajang, bisa turun kelas dari WTP menjadi WDP," imbuhnya.
Karena itu, lanjut Jumadi, atas komitmen gubernur, BPKAD Jatim cepat merespon kondisi atau fakta yang terjadi di Jatim. Salah satunya dengan mengadakan rakor untuk meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan. Sebab, pada tahun 2016 di Jatim ada 8 Kabupaten yang gagal mendapat opini WTP, kemudian turun menjadi 2 Kabupaten di tahun 2017.
"Jadi, rakor hari ini sesi kelas teknis bagaimana 7 bab laporan keuangan pemda itu bisa memenuhi standar akutansi pemerintah yang berkualitas. Sehingga pada saat nanti (Mei) diterimakan LHP dari BPK RI mendapat opini WTP," paparnya.
Birokrat bergelar Doktor ini menjelaskan, opini penilaian tehadap Pemkab dan Pemkot itu tidak akan mempengaruhi penilaian keuangan Pemprov. Termasuk jika ada salah satu pemkab atau pemkab yang turun kelas. Jumadi menyebut pengaruhnya hanya pada insentif yang diterima daerah.
"Opini atas audit itu menjadi indikator utama, bagaimana daerah mendapatkan dana insentif dari pusat" kata birokrat senior ini. (mdr/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
