Sudiono Fauzan dalam sebuah kesempatan.
PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Sudiono Fauzan khawatir pengajuan anggaran Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas) sebesar Rp 80 miliar akan membuat Dana Desa (DD) dan ADD tak berfungsi. Sebab, program-program yang diajukan dalam Jasmas dinilainya tumpang tindih dengan DD dan ADD, sehingga rawan penyimpangan.
"Kalau Aspirin (sebutan Jasmas, red) itu diteruskan, maka akan terjadi masalah. Karena program aspirin itu akan tumpang tindih dengan pelaksanaan Dana Desa dan ADD. Selama ini sudah banyak Kades yang jadi penghuni Hotel Prodeo. Jika Aspirin dipaksakan, Dana Desa ADD tak akan berfungsi, sehingga hanya akan diserap dengan SPJ fiktif (karena sudah ada Jasmas, red)," kata Dion, sapaan karib Sudiono Fauzan.
"Sudah ada pelarangan keras dari Mendagri, sekarang rambu-rambu tentang bantuan hibah sangat ketat," tambahnya.
Ditanya lebih lanjut terkait kelanjutan Jasmas serta larangan dan rambu-rambu dimaksud, Dion menyarankan wartawan untuk konfirmasi ke Sekda. "Sebaiknya anda temui Sekda, karena saya saat rapat Banggar datang terlambat," kata Dion.
Sebelumnya, pengajuan Jasmas ini dibahas dalam rapat Banggar yang dilaksanakan di salah satu hotel mewah di Surabaya.
Sekadar informasi, Kejari Pasuruan juga sempat menelusuri dugaan penyimpangan dana 'aspirin' ini, yakni di tahun anggaran 2018. Namun, hingga kini wartawan belum mendapatkan konfirmasi terkait hal ini.
