Seragam sekolah juga dipakai dalam rangka meningkatkan kebanggaan peserta didik terhadap sekolahnya. Mulai dari jenis kain, motif, hingga model seragam, diatur dengan menyesuaikan karakteristik dan ciri khas sekolah masing-masing. Adanya penyeragaman batik sekolah, kata Sumber, secara otomatis akan menyamakan karakteristik semua sekolah.
Proses penyediaan seragam yang disebut-sebut sebagai batik khas Jombang tersebut juga sarat praktek monopoli. Himbauan agar guru dan siswa memakai batik jombangan sebagai bagian dari seragam sekolah bagi siswa dan seragam mengajar bagi guru, diikuti dengan dorongan untuk membeli pada salah satu pengusaha konveksi.
Salah satu guru yang menjadi sumber Koran ini mengungkapkan, surat tentang seragam batik khas jombang dalam redaksinya tidak berisi intruksi atau perintah dari pejabat di lingkungan Pemkab Jombang. Namun, pada bagian surat, terlampir surat penawaran untuk membeli seragam pada salah satu perusahaan konveksi yang beralamat di Kertosono Kabupaten Nganjuk.
"Isinya himbauan agar membeli dan menggunakan seragam batik Jombang pada waktu atau hari-hari tertentu dan ada lampiran surat penawaran dari perusahan asal Kertosono. Kami membeli bersama-sama, dikoordinir," katanya.
Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Jombang, Muntholip, saat dikonfirmasi terkait hal ini tidak memberikan tanggapan. Pesan singkat yang dikirimkan ke nomor pribadinya juga tidak berbalas.
Kontroversi kebijakan penyediaan seragam batik khas Jombang yang terjadi dalam satu bulan terakhir, menambah deretan masalah yang sedang melanda Pemerintah Kabupaten Jombang. Sebelumnya, isu tidak sedap menghiasi sejumlah Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) dalam satu tahun usia kepemimpinan Bupati - Wakil Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko - Hj. Munjidah Wahab.
Diberitakan sebelumnya, sejumlah SKPD di lingkup pemerintahan Kabupaten Jombang dikabarkan bermasalah dengan berbagai kasus, seperti dugaan kasus gratifikasi, penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Dir. Intel Polda Jatim beberapa waktu lalu ke Jombang guna melakukan penyelidikan di RSUD dan Dinas Bina Marga Jombang. Kalangan LSM bahkan meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun untuk mengawasi pelaksanaan pembangunan di Jombang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
