Mendikbud RI: Baru 60 Persen SMK di Jawa Timur yang Terakreditasi

MALANG, BANGSAONLINE.com - Pelaksanaan dan pengaturan sekolah tingkat SMK, khususnya di Jawa Timur yang berjumlah 13 ribu SMK, dirasakan rumit oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Prof. Dr. Muhajir Effendy, M.A.P.

"Hanya 60 persen yang terakreditasi, sisanya 40 persen belum terakreditasi. Selain itu, dari total 13 ribu SMK di Jawa Timur, hanya ada 4.000 SMK Negeri, sisanya swasta," demikian diungkapkan Prof. Muhajir usai mengikuti penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa bidang Pendidikan Vokasi Kerakyatan kepada Dr. Soekarwo, Gubernur Jawa Timur, di Dome UMM, Kamis (27/12).

"Tentunya ini menjadi tantangan dan PR besar bagi pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Jawa Timur khususnya, dan umumnya di tanah air ini," imbuhnya.

Terkait hal ini, Mendikbud menyatakan akan mengutamakan kerja sama dengan pemerintah provinsi. Ia menilai perlunya pengubahan strategi. "SMK sejauh ini dibangun sistem supply side (memproduksi lulusan tapi tidak pernah memahami orientasi outputnya)," kata Prof. Muhajir.

"Untuk itu, sistem supply side menjadi demand side. Kita libatkan para pengguna, tenaga kerja di SMK, orientasinya, kurikulum pembelajarannya, seperti apa keinginannya ke depannya pasca kelulusan para siswa siswi tersebut," bebernya.

Selain merubah sistem pelaksanaan atau metodenya, menurut Mendikbud, perlu juga pelengkapan segala fasilitasi SMK untuk mempermudah dan mendukung siswa yang lagi prakerin (praktek kerja industri) atau kerja di perusahaan. "Berdasarkan sertifikasi yang dihasilkan nantinya, bahwa siswa dimaksud menguasai keterampilan sesuai standar," cetusnya.

"Sekarang ini antara 60 persen sampai 70 persen kurikulum di sekolah yang menentukan adalah perusahaan dan industri. Kendati siswa tersebut tidak bekerja pada tempatnya waktu masih magang, minimal sudah terbekali skill dan bersertifikasi," pungkasnya. (iwa/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News