Gubernur Jatim Pakde Karwo memberikan sambutan pada acara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemprov Jatim.
SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo melantik sebanyak 1.017 pejabat di lingkungan Pemprov Jatim yang terdiri dari eselon II hingga IV, di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (30/11). Rinciannya, pelantikan dan pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) sebanyak 14 orang, Jabatan Administrator (eselon III) sebanyak 270 orang dan Jabatan Pengawas (eselon IV) sebanyak 733 orang.
Dalam sambutannya, Pakde Karwo, sapaan Gubernur Jatim menyampaikan, pelantikan yang dilakukannya itu untuk mengisi kekosongan jabatan. Pengisian tersebut dilakukan untuk mengisi 27 UPT yang dilikuidasi sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).
BACA JUGA:
- Viral Pertunangan Balita di Sampang, BKKBN Jatim Turun Tangan, Berikut Kisah Sebenarnya
- Pesan Pj Gubernur Jatim saat Dampingi Menteri ATR/BPN Serahkan Sertifikat Tanah Rumah Peribadatan
- Adhy Karyono Apresiasi Peran PKK Turunkan Prevalensi Stunting di Jawa Timur
- KPK Tetapkan Gus Muhdlor Jadi Tersangka, Pj Gubernur Jatim Hormati Proses Hukum
“Ini batas akhir yang diberikan Mendagri untuk mengisi kekosongan-kekosongan. Jadi tidak hanya yang tidak tertampung, tetapi semua eselon III dan IV sudah masuk dalam pelantikan ini,” ujar orang nomor satu di Jatim ini.
Ia menjelaskan, pelantikan tersebut guna melaksanakan PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. PP tersebut dikoreksi oleh Mendagri yang kemudian memunculkan Permendagri No. 12 Tahun 2017. Dalam Permendagri tersebut disebutkan bahwa terdapat 27 UPT di Jatim yang perlu ditiadakan.
“Jadi ini diperintah peraturan melalui PP dan Permendagri. Ada 27 UPT ditiadakan,” jelas Pakde Karwo.
Menurutnya, jika pelantikan ini tidak dilakukan dengan segera, maka bisa mengganggu terhadap proses pelayanan publik. Pakde Karwo berpesan agar para pejabat yang baru dilantik untuk segera membaca dan memahami tugas, pokok, dan fungsi mereka masing-masing. Tupoksi ini sangat penting untuk dipahami agar jelas apa yang dikerjakan di institusinya.
“Pejabat pimpinan tinggi pratama ini harus mempelajari tupoksi. Juga rencana kerja dan anggaran,” ucapnya.
