POSE BARENG: Para peserta Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Netralitas ASN, TNI, Polri dan Kades Pada Pemilu 2019. foto: MUSTAIN/ BANGSAONLINE
SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Bawaslu Sidoarjo terus mengajak para penyelenggara negara menjaga netralitas dalam Pemilu 2019. Itu terungkap dalam Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Netralitas ASN, TNI, Polri, dan Kades pada Pemilu 2019 di Hotel The Sun, Kamis (22/11).
Ketua Bawaslu Sidoarjo Haidar Munjid mengungkap alasan penyelenggara negara harus netral dalam Pemilu 2019. "Mengapa ASN, Polri, TNI dan Kades netral? Karena penyelenggara negara ini
memiliki kekuatan yang sangat rentan untuk mempengaruhi dan dipengaruhi dalam Pemilu," cetusnya.
Dia mencontohkan netralitas penyelenggara negara dalam Pemilu 1992 dan 1997. Saat itu penyelenggara negara netralitasnya dijadikan pertaruhan untuk mendukung Parpol dan Capres tertentu. Bahkan ada PNS yang menjadi panitia pemungutan suara.
"Kegiatan ini untuk menjaga marwah masing-masing penyelenggara agar tetap menjaga netralitas. Tujuan akhirnya, Sidoarjo kondusif, aman, dan tertib sampai pungut hitung tahun 2019 selesai," tandasnya.
Sementara itu, salah seorang pembicara, Kapolresta Sidoarjo AKBP Zain Dwi Nugroho berharap sosialisasi, Focus Grup Discussion (FGD) maupun deklarasi damai lebih sering digelar.
Tujuannya agar netralitas ASN, TNI, Polri maupun Kades tetap terjaga. Saat paparan mantan Sekpri Kapolri ini lebih banyak mengingatkan aturan larangan TNI dan Polri terlibat dalam aksi dukung mendukung Caleg maupun Parpol.
"Deklarasikan pemilu aman dan damai harus digelar sebagai antisipasi. Semua juga harus sepakat Pemilu di Sidoarjo harus aman, damai dan sejuk," tandasnya.
Sosialisasi ini diikuti ratusan peserta, terdiri dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, Danramil, Kapolsek dan Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Sidoarjo. Kegiatan ini juga diikuti oleh Panwascam. (sta/rev)
