Gubernur Jatim Menerima Penghargaan Tokoh Standardisasi oleh Kepala BSN Pada Pembukaan Bulan Mutu Nasional di Grand City Convex Surabaya. foto: ist
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo meraih penghargaan sebagai Tokoh Standardisasi kategori Pemrakarsa dari Badan Standardisasi Nasional (BSN). Penghargaan ini diraih Pakde Karwo, sapaan lekatnya, karena komitmen dan keseriusan kuat dalam memimpin Jatim menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), dengan memberikan insentif sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) kepada Industri Kecil dan Menengah (IKM). Selain itu, Pakde Karwo memiliki komitmen tinggi dalam mendukung kegiatan Bulan Mutu Nasional 2018.
Penghargaan ini diserahkan oleh Kepala BSN, Prof. Dr. Bambang Prasetya, M.Sc saat acara pembukaan Bulan Mutu Nasional 2018 di Grand City Convention and Exhibition Surabaya, Kamis (25/10).
BACA JUGA:
- Pesan Pj Gubernur Jatim saat Terima Penghargaan dari Mendagri di Hari Otoda 2024
- Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur Penerima Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha
- Raih SPM Awards 2024, Adhy Karyono: Jadi Motivasi dan Cambuk bagi Pemprov Jatim
- Hadiri Rakornas PB 2024, Adhy Karyono: Indeks Risiko Bencana di Jawa Timur Terus Turun
Dalam sambutannya, Pakde Karwo mengatakan bahwa standardisasi merupakan faktor penting dalam industri perdagangan. Hal ini dikarenakan suatu produk yang telah terstandardisasi atau memiliki sertifikat SNI akan menumbuhkan kepercayaan (trust) kepada pembeli (buyer). Terlebih lagi dalam era kemajuan teknologi informasi saat ini, masyarakat lebih senang membandingkan produk dalam negeri dengan negara lain atau yang berstandar internasional.
“Ini kultur baru di masyarakat soal kepercayaan, jadi standardisasi ini yang membuat industri perdagangan di Jatim berkembang,” katanya.
Selain menumbuhkan kepercayaan, lanjut Pakde Karwo, penerapan SNI pada produk IKM di Jatim sangat penting dalam meningkatkan mutu, daya saing, dan pertumbuhan usaha yang sehat. Apalagi perdagangan dalam negeri Jatim sangat baik, di mana pada tahun 2017 tercatat surplus sekitar Rp 164 triliun rupiah.
Pemprov Jatim, lanjutnya, terus memberikan pendampingan penerapan SNI bagi IKM, sampai dengan memperoleh sertifikasi baik manajemen maupun produk. Pendampingan ini di antaranya dengan menyiapkan manajemen mutu, penataan proses produksi, dan pengujian produk. Terhadap IKM yang belum memperoleh standar SNI, Pemprov Jatim menyiapkan inkubator untuk membenahi kualitas produk, termasuk packaging sebelum diajukan ke BSN.
“Kami terus mendorong para pelaku IKM agar produknya terstandardisasi, apalagi hasil sensus tahun 2016 lalu jumlah UMKM di Jatim 12,1 juta, naik sekitar 300 persen dari tahun 2008 yang sebanyak 4,2 juta UMKM,” katanya.
