LAMONGAN, BANGSAONLINE.com – Tuduhan bahwa pasangan Cagub-Cawagub Jatim nomor urut satu, Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak memanfaatkan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Lamongan tak terbukti.
Hal itu seiring dengan keputusan Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) yang menolak menindaklanjuti laporan salah seorang warga yang juga pengurus Parpol, Khotamin terkait dugaan pelanggaran pidana Pemilu di Desa Kendalkemlagi, Kecamatan Karanggeneng, Lamongan.
Sentra Gakkumdu yang di dalamnya terdapat Panwaslu, Polres dan Kejaksaan Negeri Lamongan, memutuskan bahwa kasus yang dilaporkan tidak ada unsur tindak pidana Pemilu baik secara formil maupun materiil. Karena itu laporan tidak dapat ditindaklanjuti ke tingkat penyidikan alias dihentikan.
“Sudah dibahas di Sentra Gakkumdu. Setelah dikaji tidak terpenuhi unsur tindak pidana pemilihan. Jadi tuduhan dugaan pidana pemilihan itu tidak benar,” tutur Ketua Panwaslu Lamongan, Tony Wijaya.
Selain itu, fakta lain terungkap, ternyata Panwaslu Lamongan dalam mengeluarkan tiga poin rekomendasi lewat Status Laporan No 003.o/LP/PG/Kab/16.19/IV/2018 tanpa melakukan klarifikasi terlebih dahulu ke tim pasangan calon yang dilaporkan.
Fakta itu terungkap saat Tim Hukum dan Advokasi Khofifah-Emil Dardak melakukan audiensi dan klarifikasi ke kantor Panwaslu Lamongan, Rabu (2/5) sore. Meski pihak Panwaslu mengaku sudah mengirimkan surat undangan klarifikasi, tim pemenangan Khofifah-Emil di Lamongan merasa belum menerimanya.
"Saya tidak merasa menerimanya," tutur Katua Tim Pemenangan Khofifah-Emil di Lamongan, Debby Kurniawan usai memberikan klarifikasi ke kantor Panwaslu Lamongan. "Tapi kami tetap memberikan klarifikasi meski rekomendasi Panwaslu untuk KPU Lamongan sudah keluar."
Dalam klarifikasinya, Debby juga menegaskan kalau Alat Peraga Kampanye (APK) berupa stiker yang disebut dibagikan usai pencairan PKH, bukanlah APK dari tim paslon nomor satu.
"Selain bukan kami yang mencetak APK, yang bersangkutan pun (pembagi stiker) bukan anggota tim pemenangan paslon nomor satu," katanya. Karena itu, Debby menyayangkan Panwaslu yang buru-buru mengeluarkan rekomendasi tanpa melakukan klarifikasi.
Sementara Tim Hukum dan Advokasi Khofifah-Emil, Hadi Mulyo Utomo menambahkan, ada beberapa beberapa catatan bahwa yang dilaporkan tidak terbukti dan memenuhi unsur. Di antaranya terkait dugaan pidana Pemilu dengan memanfaatkan PKH sama sekali tak terbukti.
