​Tekan TKI Liar, Pemkab Malang Jalin Kerjasama dengan Keimigrasian

MALANG, BANGSAONLINE.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang terus berupaya menekan maraknya pengiriman TKI non prosedural. Salah satunya, menjalin kerjasama dengan pihak Kantor Imigrasi Malang, di Pendopo Kepanjen Kabupaten Malang, Senin (23/4).

Hal itu dilakukan dengan seringnya permasalahan yang timbul bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri dan guna mengantisipasi terjadinya perdagangan orang.

Bupati Malang Dr H Rendra Kresna mengatakan, wilayah Kabupaten Malang merupakan salah satu daerah yang berkontribusi besar dalam pengiriman TKI ke luar negeri. Namun demikian apapun itu tidak lepas dari hal-hal yang bersifat positif maupun negatif.

"Ditinjau dari segi positifnya, hal ini berdampak peningkatan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat di wilayah Malang selatan ini. Selain itu jika dilihat dari kedisiplinan waktu, hal ini berdampak positif. Kalau dulu waktu hanya digunakan untuk nggosip dll, tetapi sekarang lebih banyak untuk berkerja, ini kan baik,” ungkapnya.

Dampak negatifnya adalah, tak jarang warga terjebak dengan pergaulan bebas dan penyalahgunaan narkoba. Oleh karenanya, ia meminta agar tidak terjadi pengiriman TKI secara non prosedural.

"Masalah menjadi serius ketika TKI kita pergi dengan cara non prosedural. Akhirnya ketika berada di luar negeri tersandung masalah hukum,” terang Rendra.

Sementara itu Zakaria selaku Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Hukum dan HAM RI Jatim menjelaskan, secara karakteristik geologis Kabupaten Malang sebagai daerah yang rawan pemberangkatan TKI non prosedural dan TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang).

“Tidak bisa dipungkiri menjadi TKI masih menjadi pilihan bagi sebagian orang. Dengan banyaknya keuntungan yang diperoleh menjadikan sebagian orang yang kurang bertanggung jawab memberangkatkan TKI secara non prosedural, tanpa memikirkan akibatnya,” jelas Zakaria.

Oleh karenanya ia meminta agar setiap TKI yang diberangkatkan ke luar negeri wajib memiliki dokumen yang sah. Jangan sampai menjadi korban.

Untuk itu semua pihak bersama Pemerintah perlu bersinergi dalam mengatai masalah ini,” tegasnya. (thu/ian)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News