Rombongan Komisi I DPRD Gresik saat sidak P3D di Desa Sumput, Driyorejo. foto: SYUHUD/ BANGSAONLINE
"Pelantikan itu semuanya diserahkan oleh P3D. Tugas saya hanya mengesahkan P3D dan melantik calon perangkat terpilih. Saya tak tahu menahu soal tarikan itu," akuinya.
Dia menegaskan jika pelantikan perangkat desa terpilih merupakan wewenang P3D, termasuk soal tarikan biayanya. Ditanya soal anggaran pelantikan perangkat hasil P3D menggunakan ADD, Sutaji menampiknya. Ia menjelaskan jika yang dibiayai menggunakan ADD hanya dalam proses rekrutmen hingga seleksi/tes saja.
"Sementara untuk biaya pelantikan perangkat terpilih tidak dianggarkan di ADD. Nanti kalau diambilkan ADD, bisa habis. Padahal, untuk biaya dan honor perangkat terpilih dari ADD," pungkasnya.
Terkait hal ini, Ketua Komisi I DPRD Gresik Eddy Santoso meminta agar Komisi I segera menindaklanjuti kasus tersebut. "Sebab, kalau benar dugaan tarikan tersebut, maka itu bentuk penyimpangan dan kental pungli. Kan sudah dibiayai dari ADD, mengapa masih narik," katanya.
Komisi I berjanji segera turun ke Sumput dan memanggil pihak terkait mulai Kepala DPMD, P3D Sumput, Kades Sumput dan perangkat terpilih untuk menindaklanjuti kasus tersebut. "Kita segera tindaklanjutinya," janjinya. (hud/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
