Ketua Komisi II Solihudin dan anggotanya saat FGD dengan pejabat Disbudpar Kota Bandung membahas tata kelola pariwisata. foto: SYUHUD/ BANGSAONLINE
"Jujur kalau soal penginapan seperti hotel, Gresik masih kalah jauh dengan Kota Bandung. Gresik baru ada 2 hotel, tapi Kota Bandung sudah ada 400 lebih hotel," jlentrehnya.
Sorotan terkait pengelolaan pariwisata juga datang dari Wakil Ketua Komisi II, Jumanto. Menurutnya, kendala pengembangan pariwisata di Gresik adalah sulitnya menyamakan persepsi.
"Hal ini terbukti saat DPRD berkali-kali mengalokasikan anggaran untuk pengelolaan objek wisata. Namun, tidak terserap alias anggaran kembali ke kas daerah (Kasda). Saya contohkan wisata Delegan Panceng, DPRD pernah menganggarkan Rp 5 M untuk Delegan, tapi ditolak terus, sehingga kembali ke kas. Padahal potensi wisata Delegan bisa mencapaj Rp 7 miliar lebih setiap tahunnya," ungkapnya.
Hal yang sama dilontarkan Achmad Subeki, anggota Komisi II lainnya, terkait pengelolalaan wisata di Kecamatan Sangkapura dan Tambak, Pulau Bawean. "Pada dasarnya masyarakat di sana sangat mendukung pengembangan obyek wisata di pulau putri. Namun selama ini ada miss komunikasi karena masyarakat di sana takut. Masyarakat tak ingin kalau Bawean dijadikan Balinya Jawa Timur. Hal ini wajar karena semua masyarakat Bawean muslim," paparnya.
"Namun, warga Bawean sebenarnya sangat mendukung kalau objek wisata di daerah mereka dikembangkan. Tentunya, untuk mengembangkan objek wisata di Bawean tak mungkin hanya mengandalkan dana dari APBD.Makanya harus menggandeng pihak III atau pakai corporate social responsibility (CSR)," sarannya.
Selain wisata alam di wilayah utara, Khomsatun, anggota Komisi II lain menambahkan, jika Gresik wilayah Selatan juga memiliki potensi pengembangan wisata. "Kami akan upayakan adopsi tata kelola industri kreatif di Bandung untuk diterapkan di wilayah Gresik Selatan," pungkasnya. (m. syuhud almanfaluty/adv)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
