Gubernur Jatim foto bersama usai pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batu di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (27/12). Foto: IST
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Gubernur Jatim mengingatkan pentingnya masalah penguasaan dan pengendalian keuangan. Dimana dalam undang-undang diatur penyerahan anggaran dari Presiden ke Menteri Keuangan kemudian menkeu ke gubernur dan gubernur ke bupati/walikota. Bupati/wali kota sebagai otorisator keuangan untuk kemudian menyerahkan anggaran kepada Pengguna Anggaran, yakni Sekda di sekretariat dan kepala OPD di setiap OPD.
"Ini masalah yang sangat penting. Hati-hati apabila terdapat kenaikan anggaran di OPD yang tidak diketahui Sekda. Di sinilah biasanya pemerasan dan penyuapan terjadi," ujar Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo saat melantik Hj. Dewanti Rumpoko sebagai Wali Kota Batu dan Ir. H. Punjul Santoso, SH, MM, sebagai Wakil Wali Kota Batu masa jabatan Tahun 2017-2022 di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (27/12).
BACA JUGA:
- Pesan Pj Gubernur Jatim saat Terima Penghargaan dari Mendagri di Hari Otoda 2024
- Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur Penerima Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha
- Raih SPM Awards 2024, Adhy Karyono: Jadi Motivasi dan Cambuk bagi Pemprov Jatim
- Hadiri Rakornas PB 2024, Adhy Karyono: Indeks Risiko Bencana di Jawa Timur Terus Turun
Pakde Karwo, sapaan Gubernur Jatim menambahkan, Kota Batu sebagai daerah tujuan wisata mempunyai potensi yang luar biasa. Dalam bidang pariwisata, dari total 56 juta jumlah wisatawan nusantara, sebanyak 25 persen berwisata di Malang raya, termasuk Batu.
"Tak hanya itu, Batu juga memiliki potensi di sektor perdagangan, reparasi mobil dan motor dengan sumbangan terhadap PDRB sebesar 18,08 persen dari 17 sektor yang menyumbang PDRB kota ini. Kedua, sektor pertanian sebanyak 16,20 persen dan ketiga sektor pariwisata sebesar 12,35 persen," ungkapnya.
Selain itu, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, mempunyai kewajiban mengawasi dan membina Bupati/Walikota. Salah satunya untuk tunduk terhadap Pancasila dan UUD 1945, termasuk menjaga jangan sampai ada ormas yang tidak sesuai dengan kedua hal tersebut. “Ini tugas yang sangat ideologis yang harus dijaga oleh Wali Kota, Wakil Wali Kota Batu bersama DPRD,” tegasnya.
Soal akuntabilitas anggaran, Pakde Karwo mengatakan bahwa salah satunya melalui e-budgeting. Itu penting dilakukan agar saat Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), dokumen anggaran yang diajukan sudah detail. “Konsep e-budgeting ini salah satu cara untuk mewujudkan clean governance,” katanya.
