7 Bupati/Wali Kota Terima DIPA Susulan dari Gubernur Jatim

7 Bupati/Wali Kota Terima DIPA Susulan dari Gubernur Jatim Pakde Karwo menyerahkan DIPA TA 2018 secara langsung kepada Wali Kota Probolinggo di Gedung Grahadi Surabaya, Jumat (22/12).

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo akhirnya menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2018 kepada tujuh bupati/walikota yang tidak hadir saat penyerahan DIPA pada 15 Desember lalu. Ketujuh bupati/walikota tersebut yakni Wali Kota Mojokerto, Bupati Jombang, Plt. Wali Kota Batu, Wakil Wali Kota Blitar, Bupati Tulungagung, Wali Kota Probolinggo serta Wakil Bupati Pamekasan.

“Undang-Undang kita mengatur penyerahan anggaran dari Presiden ke Menteri Keuangan kemudian Menkeu ke gubernur dan gubernur ke bupati/walikota. Merekalah otorisator keuangan,” ujar Pakde Karwo, sapaan Soekarwo, saat Penyerahan DIPA TA 2018 di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jum’at (22/12).

DIPA, lanjutnya, bukan hanya kertas, tetapi keuangan yang harus dipertanggungjawabkan dengan baik. Oleh krena itu, penerimaan DIPA tidak dapat diberikan kepada staf, dan diterimakan kepada wakil, jika hanya ada keperluan mendesak.

Bupati/walikota sebagai otorisator keuangan untuk kemudian menyerahkan anggaran ini kepada Pengguna Anggaran, yakni Sekda di sekretariat dan Kepala OPD di setiap OPD. Ia juga meminta Bupati/Walikota untuk segera mengumpulkan Sekda dan OPD terkait penggunaan anggaran ini, digandengkan dengan anggaran APBD. “Segera setelah diserahkan bisa disiapkan lelang walaupun pelaksanaan fisik dan kontraknya mulai 1 Januari 2018,” terangnya.

Pakde Karwo mengingatkan kembali enam pesan Presiden saat penyerahan DIPA 2018 di Istana Bogor pada tanggal 6 Desember lalu. Pertama, menyederhanakan segala urusan pemerintah/birokrasi. “Jatim secara sistem sudah bagus karena diatur lewat TI (Teknologi Informasi), hanya saja pungli dan pemerasan tidak diatur di IT jadi problemnya integritas,” katanya.

Pesan kedua soal sinkronisasi dan kerjasama kegiatan yang dibiayai dari APBD, APBN dan dana desa. Jatim sendiri sudah memberikan pelatihan dan diklat kepada 664 camat dan 7.722 sekretaris desa pada Tahun 2014 dan 2015 lalu. Selain itu, lewat BPAKD memiliki klinik center pada sistem android yang bisa diakses setiap desa apabila mengalami kesulitan pembukuan.

Ketiga, melakukan perencanaan prioritas dan anggaran belanja yang fokus. Provinsi Jatim, lanjutnya, fokus pada dua hal, yakni vokasional melalui dual track strategy dan pemberian nilai tambah di proses produksi pertanian.

Lihat juga video 'Warga Kota Pasuruan Berebut Minyak Goreng Curah Saat Gubernur Jatim Pantau Operasi Pasar':


Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO