Ketua LPP DPW PKB Jatim, Thoriqul Haq.
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang sudah memastikan mengusung Saifullah Yusuf (Gus Ipul) cenderung memilih PDI Perjuangan sebagai kolega koalisi dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur Tahun 2018 mendatang.
Ketua Lembaga Pemenangan Pilkada Pemilu (LPP) DPW PKB, Thoriqul Haq mengatakan bahwa PKB melihat saat ini Gus Ipul adalah satu-satunya calon yang mendaftar sebagai calon Gubernur di PDIP, sehingga peluangnya sangat besar terjadi koalisi strategis antara PKB dengan PDIP.
"Untuk PKB sendiri sudah jelas sebagai cagub, tinggal menunggu wagubnya saja. Karena itu, idealnya cawagub Gus Ipul berasal dari internal PDIP. PKB berharap wakil Gus Ipul berasal dari PDIP, ini juga sudah berkali-kali disampaikan oleh Pak Halim (ketua DPW PKB Jatim) bahwa kita inginnya koalisi dengan PDIP. Karena itu kami ingin wagubnya dari PDIP," tegas Thoriq, Selasa (15/8).
Politisi muda PKB ini menambahkan, selain karena Gus Ipul satu-satunya kandidat yang daftar sebagai cagub, PDIP juga punya kekuatan pemilih yang besar. "Meski begitu, kita maunya semua yang sudah diikuti mekanismenya oleh Gus Ipul mau bersama sama dengan kita, seperti Partai Demokrat, PPP, Hanura dan Golkar," tambahnya.
Soal siapa cawagub yang akan mendampingi Gus Ipul, pria yang juga kandidat calon Bupati Lumajang ini menyerahkan sepenuhnya pada internal PDIP. Menurutnya, semua kader internal yang sudah mendaftar di PDIP berkualitas, seperti Kusnadi, Kanang, Andullah Azwar Anas dan Suhandoyo.
"PDIP punya mekanismenya sendiri, kami ikut saja. yang penting kesepakatannya sama, seperti soal kerja sebagai tim pemenangan, keseriusan menggerakkan mesin partai, bahkan mungkin kelanjutan sampai pada pilkada kabupaten/kota," kata politisi yang saat ini menjabat ketua komisi C DPRD Jatim ini.
Ketua Fraksi PKB DPRD Jatim ini menjelaskan, jika sudah ditetapkan pasangannya, SK DPP soal Cagub dan Cawagub dari PKB segera diteken. "Komitmennya sudah jelas, menjalankan aspirasi para kiai untuk mengusung Gus Ipul sebagai Cagub. Karena itu, soal SK hanya masalah teknis administrasi saja. Kalau soal membuat surat, parpol itu paling cepat. Kan kantor kita buka 24 jam, karena itu SK DPP tinggal masalah teknis saja," pungkas mantan Presiden Mahasiswa UIN Sunan Ampel ini. (mdr)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
