Pernyataan serupa dikeluhkan oleh Setia. Wali murid asal perumahan Pondok Maritim Indah ini mengeluhkan sistem pemenuhan pagu yang tidak murni berdasarkan nilai danem tertinggi. Sebab, pada pratiknya terjadi kecurangan. Anaknya yang ingin masuk di SMA 4 Bangkingan tidak diterima."Mestinya anak saya diterima," tuturnya.
Ketua Komisi D DPRD Surabaya Baktiono menyatakan siap memfasilitasi. Meski begitu, dia menyarankan agar menemui Walikota Surabaya Tri Rismharini. Sebab, orang nomor satu di Kota Pahlawan itu memiliki otoritas penuh. Memang, semestinya PPDB harus sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku.
"Walikota harus mengambil kebijaan yang positif, tidak merugikan warganya," terangnya.
Tri Rismaharini menyarankan agar siswa yang tidak diterima di sekolah negeri agar masuk swasta. Meski begitu, dia berjanji akan mengusahakan tetap masuk di negeri. Dia mengaku sudah berkordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan (Kadindik) Surabaya M Ikhsan agar kuota penerimaan siswa ditambah.
"Saya udah ngomong pak Ikhsan, ngak popo umpel-upelan titik, saya usahakan maksimal," ujarnya.
Risma, sapaannya, mengupayakan untuk siswa yang ingin masuk SMPN bisa keterima semua. Namun, untuk yang SMA, Risma masih akan melihat perkembangan. "SMK lho buk masih longgar, masuk SMK itu tidak hina, nanti kan bisa sekolah sambil kerja, kalau masuk SMA ndak bisa lanjut kuliah lalu nganggur, itu kan beban lagi kepada pemerintah," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
