Anggota Komisi VII DPR RI asal FPDIP, Nasirul Falah Amru (baju putih) ketika membicarakan Smelter di Gresik, beberapa waktu lalu. foto: SYUHUD/ BANGSAONLINE
Menurut ia, meski manajemen PT. Freeport Indonesia hingga saat ini belum memutuskan melanjutkan pembangunan Smelter perusahaan asal Amerika Serikat ini sudah mengurus izin ke Propinsi Jawa Timur. Bahkan, ada sejumlah izin yang telah dikeluarkan oleh Propinsi Jawa Timur. Izin dimaksud di antaranya, Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan).
Ditambahkan Farida, PT. Freeport Indonesia rencananya akan menggelontorkan dana investasi sebesar Rp 30 triliun lebih untuk membangun Smelter di Gresik.
Menipisnya peluang pembangunan Smelter di Kabupaten Gresik ini menuai reaksi kalangan politisi di DPRD Gresik yang membidangi ketenagakerjaan.
Komisi D, misalnya, meminta pemerintah pro-aktif untuk memastikan jadi dan tidaknya Smelter di Gresik. "Sebagai pemangku wilayah, Bupati Gresik harus pro aktif mempertanyakan kepastian pembangunan Smelter, jadi di bangun di Gresik atau tidak," kata anggota Komisi D, Noto Utomo.
Langkah ini dilakukan karena keberadaan Smelter tersebut selama ini didengung-dengungkan oleh pemerintah sebagai sarana investasi baru untuk mengurangi angka pengangguran di Gresik selain keberadaan JIIPE (Java Integrated Industrial and Ports Estate) di kawasan Manyar.
"Terus terang, Komisi D sendiri sangat respek dengan rencana pembangunan Smelter tersebut karena bisa menciptakan banyak lapangan pekerjaan," jelas politisi muda PDIP asal Bungah ini.
Kemudian, tambah Noto, kalau Smelter gagal dibangun dengan alasan terbentur biaya, maka harapan puluhan ribu warga Gresik bisa bekerja di Smelter, jelas kandas. "Makanya pemerintah harus memastikan jadi atau tidak. Biar masyarakat ada kepastian," pungkasnya. (hud/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
