Antrean panjang pengurusan administrasi Kependudukan di Dispendukcapil Kabupaten Jombang. foto: ROMZA/ BANGSAONLINE
Hal senada juga diutarakan Muhammad Al Farisi (19), warga kecamatan Mojowarno yang hendak mengurus Kartu Tanda Penduduk elekrtronik (E-KTP) di kantor dispendukcapil tersebut. "Waktu mengurus di kantor Kecamatan Mojowarno oleh petugas disarankan untuk mengurus di sini (dispendukcapil, red) dengan alasan alat perekaman e-ktp di sana rusak," tandasnya.
Sebelumnya, pelayanan administrasi Dispendukcapil Kabupaten Jombang dikeluhkan oleh warga, lantaran untuk mengurus Kartu Keluarga (KK) memerlukan waktu hingga dua bulan. Ditambah lagi dengan maraknya calo pengurusan administrasi yang berkeliaran di kantor tersebut. Tak pelak beberapa waktu lalu Wabup Munjidah Wahab melakukan sidak untuk mengecek secara langsung berbagai keluhan masyarakat.
Terkait antrean warga, Kepala Dispendukcapil, Hadi Purnama mengakui ada peningkatan pemohon KK pasca KTP manual tidak berlaku. “Sejak KTP manual tidak berlaku, banyak warga yang memperbarui data kependudukannya termasuk membuat KK baru. Bahkan mencapai 200 pemohon tiap hari. Sedangkan kalau KTP tidak ada masalah karena sehari jadi,” kata Hadi Purnama.
Hadi juga menyatakan, Dinas yang ia pimpin saat ini kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM). “Jombang ada sekitar 1,3 juta penduduk yang harusnya dilayani 120-an pegawai. Sedangkan kami hanya ada 60 orang terdiri dari PNS dan non PNS. Belum lagi kalau ada yang meninggal dunia maupun persiapan pensiun,” tambah Hadi.
Sebagai langkah menyikapi kurangnya SDM, Hadi mengaku telah mengusulkan penambahan pegawai kepada Bupati Jombang. Hanya saja hingga saat ini belum ada penambahan.
“Sampai saat ini belum ada penambahan. Mungkin pak Bupati belum bisa memanaj kepegawaian atau ada Dinas lain yang lebih membutuhkan penambahan pegawai sehingga lebih diperioritaskan,” pungkas Hadi. (jbg1/dio/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
