dr. Karolin Margret Natasa saat jenguk balita gizi buruk
Selain sidak tentang kenaikan tarif BPJS, Karolin menjelaskan juga fokus pada gizi buruk. "Pasien gizi buruk itu pasti lama dirawat di RS, nah otomatis pembiayaan BPJSnya juga banyak, Rumah sakit akan kesulitan menutupi defisit biayanya," ungkap Karolin.
Dengan melihat kondisi di lapangan, Karolin akan memberikan masukan kepada pemerintah.Karolin melanjutkan, fokus lainnya yakni terkait anemia di Indonesia.
"Sebanyak 40 persen perempuan di Indonesia mengalami anemia. Sedangkan kondisi anemia sebelum hamil dan melahirkan merupakan kondisi yang berbahaya bagi ibu. Ada indikasi terjadinya komplikasi pada saat kehamilan dan kelahiran," terang Karolin.
Karolin menyatakan bahwa PDI Perjuangan sesuai dengan perintah ibu Megawati soekarno Putri memberikan perhatian khusus dan akan membuat gerakan khusus untuk sadar gizi, peduli gizi, dan gizi yang murah melalui program kedaulatan pangan dari bahan-bahan yang ada di Indonesia sehingga generasi penerus bangsa terpenuhi kecukupan gizinya.
Di tempat yang sama, Koordinator Advokasi BPJS Watch, Jamaludin mengatakan,besaran iuran peserta JKN mandiri (PBPU) dalam perpres itu ditentukan tanpa melalui pembahasan yang melibatkan para pemangku kepentingan.
Selain itu, besaran iuran yang ditetapkan dalam perpres itu tidak memenuhi unsur gotong-royong, ada ketidakadilan. Kenaikan iuran PBI tidak signifikan seperti kenaikan iuran PBPU. Seharusnya besaran iuran PBI sama dengan iuran kelas III PBPU, yakni Rp 30.000 per orang per bulan, bukan Rp 23.000 per orang per bulan seperti sekarang. "Kebanyakan peserta PBPU juga kurang mampu, "tutup Jamaludin. (sby7/ns)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
